KPK Anggap Hakim Praperadilan Eks Walkot Makassar Lalai
Berita

KPK Anggap Hakim Praperadilan Eks Walkot Makassar Lalai

KPK bisa menerbitkan ulang Surat Perintah Penyidikan Ilham.

Hukumonline News
Hukumonline News
NOV/HAG
Bacaan 2 Menit
Hakim Yuningtyas Upiek. Foto: RES
Hakim Yuningtyas Upiek. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap hakim tunggal Yuningtyas Upiek yang memutus praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan kelalaian. Hal ini dikarenakan putusan hakim sudah memasuki wilayah pokok perkara dengan menilai alat bukti yang dimiliki KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyayangkan putusan hakim praperadilan Ilham. "Ada kelalaian dari putusan hakim karena hakim melakukan penilaian atas eksistensi alat bukti yang merupakan soal yuridis dalam pokok perkara tindak pidana korupsi (yang disangkakan terhadap Ilham," katanya, Selasa (12/5).

Indriyanto yang juga pakar hukum pidana ini berpendapat, praperadilan seharusnya tidak menilai eksistensi alat bukti, melainkan hanya menilai mekanisme prosedural. Oleh karena itu, KPK masih mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dipertimbangkan untuk menindaklanjuti putusan praperadilan Ilham.

Putusan praperadilan Ilham merupakan putusan praperadilan kedua, setelah Komjen (Pol) Budi Gunawan yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sama halnya dengan Budi Gunawan, hakim juga membatalkan penetapan tersangka Ilham di KPK. "(Walau begitu) KPK tetap menghormati putusan praperadilan tersebut," ujar Indriyanto.

Senada, Plt Pimpinan KPK lainnya, Johan Budi menyatakan KPK belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan pasca putusan praperadilan Ilham. Pimpinan KPK masih akan mendengar penjelasan dari biro hukum. Ketika ditanyakan, apakah memungkinkan KPK menerbitkan ulang Surat Perintah Penyidikan Ilham, Johan menjawab, "Bisa saja".

Sementara, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim tunggal Yuningtyas Upiek memutuskan menerima permohonan praperadilan Ilham. Upiek membatalkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sekaligus penetapan tersangka Ilham di KPK. Ia menilai penetapan tersangka Ilham yang dilakukan KPK tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Upiek menerangkan, KPK tidak dapat menunjukan dua alat bukti permulaan yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka. KPK hanya menyerahkan salinan bukti-bukti tertulis tanpa bisa menunjukan bukti aslinya. Bahkan, KPK tidak dapat menunjukan bukti hasil pemeriksaan calon tersangka dan ahli.  

Dengan demikian, Upiek berpendapat, penetapan tersangka Ilham Arief, serta semua tindakan KPK yang menyertai penyidikan perkara Ilham, seperti penyitaan dan pemblokiran rekening Ilham tidak sah. "Oleh karena penetapan tersangka atas pemohon tidak sah, penyitaan, pemblokiran tidak sah, maka pemblokiran dicabut," paparnya.

Selain itu, Upiek turut mempertimbangkan putusan MK tanggal 28 April 2015 lalu sebagai dasar untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka Ilham. Putusan MK itu memperluas kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Atas putusan tersebut, Ilham mengatakan dirinya hanya mencari kepastian hukum. Ia menilai, putusan praperadilan itu sekaligus dapat meluruskan tuduhan-tuduhan miring seputar dirinya. Selaku Wali Kota Makassar, Ilham mengaku, ia merupakan kepala daerah pertama yang mengajukan Memorandum of Understanding (MoU) pencegahan korupsi.

Di samping itu, kuasa hukum Ilham, Johnson Panjaitan mengapresiasi putusan praperadilan kliennya. Ia menganggap pertimbangan hakim tunggal Upiek yang memutus praperadilan Ilham sangat teliti, sehingga dapat melihat adanya ketidakprofesionalan KPK dalam menetapkan Ilham sebagai tersangka.  

"Ini era baru setelah putusan MK. Kami akan mengambil dua langkah. Pertama, langkah terkait kebohongan penyidik dan penyelidik KPK di persidangan. Kedua, hakim dalam pertimbangannya (menyarankan Ilham) mengambil langkah lain, yaitu gugatan. Yang lebih penting, mengembalikan harkat dan martabat (Ilham)," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pertengahan 2014 lalu, KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibatnya, kerugian negara ditaksir  mencapai Rp38,1 miliar.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info