Salah satu persyaratan untuk menjadi seorang penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi adalah peserta diharuskan memiliki pengalaman dalam bidang antikorupsi selama 5 tahun terakhir dan pernah melakukan penyuluhan antikorupsi dalam satu tahun terakhir. Namun, bagi peserta yang belum memiliki pengalaman tersebut, maka KPK dapat membuka program sertifikasi penyuluh antikorupsi melalui jalur diklat. Calon peserta wajib mengikuti kegiatan diklat selama kurang lebih 5 hari kerja untuk kemudian dapat mengikuti proses sertifikasi penyuluh.
Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 303 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis golongan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi. (Baca: Mempertanyakan Efektivitas Satgas Pencegahan Korupsi dalam Penanganan Covid-19)
Pentingnya APIP
Kehadiran APIP sebagai penyuluh antikorupsi memang terasa penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Apalagi dalam beberapa kasus APIP yang seharusnya menjadi pengawas, justru kerap kali ikut terlibat korupsi.
Contohnya dalam perkara korupsi Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Inspektur Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya pada 2017 lalu. Dari hasil OTT Rabu (2/8) lalu, Sutijipto dan anak buahnya, Kepala Bagian Inspektur Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin juga ditetapkan sebagai tersangka.
Terkait adanya keterlibatan APIP dalam kasus ini, Laode M Syarif yang ketika itu masih menjadi Komisioner KPK sangat menyesalkan hal ini. Ia mengatakan, Inspektorat merupakan pengawasan internal pemerintahan daerah. Namun, mengapa orang-orang yang seharusnya bertugas sebagai pengawas internal justru ikut menjadi mata rantai dalam proses penyuapan?
Untuk diketahui, pengawasan intern Kementerian/Lembaga ataupun pemerintah daerah dilakukan oleh APIP. APIP sendiri terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota. (Baca: Beragam Upaya Pencegahan TPPU di Sektor Pertanahan)
Sesuai ketentuan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan UU No.9 Tahun 2015, kepala daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan itu, kepala daerah dibantu oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota.
