Lantas, bagaimana jika APIP bukannya membantu kepala daerah melakukan pengawasan, tetapi ikut terlibat dalam mata rantai korupsi? Terlebih lagi, tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama kepala daerah atau perangkat daerah lain yang seharusnya diawasi? Kasus Pamekasan di atas, salah satu contoh kasus teranyar yang ditangani KPK.
Sebelumnya, pada Mei lalu, KPK juga menangkap seorang APIP Kementerian. KPK menduga Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyuap Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri agar Kemendes PDTT mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tidak hanya di KPK. Sekitar Juli 2016, Kejaksaan Negeri Mejayan pernah menetapkan seorang APIP sebagai tersangka kasus korupsi. APIP dimaksud adalah Inspektur Kabupaten Madiun Benny Adiwijaya. Beny diduga menyalahgunakan anggaran Inspektorat Kabupaten Madiun yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan pada tahun anggaran 2012-2014.
Akibat perbuatan Benny, keuangan negara diduga dirugikan Rp2 miliar. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Benny divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan. Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,302 miliar subsidair dua tahun penjara.
Masih di tahun yang sama, pada Mei 2016, Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin dan Inspektur Kabupaten Bengkalis Mukhlis. Keduanya bersama-sama Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Herliyan Saleh diduga melakukan korupsi dalam penyertaan modal pemerintah ke PT Bumi Laksana Jaya (BLJ).
