Ia berharap dengan adanya dukungan KPK dalam memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola pembiayaan JKN yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dukungan tersebut mencakup penguatan pencegahan korupsi, deteksi dini fraud, serta peningkatan integritas di seluruh ekosistem JKN.
“Kami meminta dukungan KPK dalam penguatan sinergi untuk mewujudkan tata kelola pembiayaan JKN yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pencegahan korupsi, deteksi dini fraud, dan penguatan integritas di seluruh ekosistem JKN,” katanya.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi berbagai langkah pencegahan yang telah dilakukan BPJS Kesehatan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan seluruh upaya tersebut diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan dalam membangun budaya integritas dengan terus mengingatkan pegawai agar tidak terjerumus dalam praktik yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
“Upaya pencegahannya sudah cukup tanggap, tinggal implementasinya yang perlu ditingkatkan. Jangan sampai mekanisme seperti Gratifikasi Online sudah tersedia tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal,” kata Ibnu.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyoroti peran strategis Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam menjaga integritas organisasi. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya memerlukan sistem yang baik, tetapi juga keberanian untuk bertindak tegas dan objektif terhadap setiap pelanggaran.
“Integritas hanya dapat terjaga apabila setiap pelanggaran ditindak secara konsisten tanpa memandang jabatan maupun kedekatan. Jika memang harus dilaporkan, maka wajib dilaporkan tanpa pandang bulu.
Pengawasan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Johanis.
Audiensi tersebut turut dihadiri Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono beserta jajaran KPK. Dari BPJS Kesehatan hadir Ketua Dewan Pengawas Stevanus Adrianto Passat, Anggota Dewan Pengawas Rukijo, Direktur BPJS Kesehatan Bayu Teja Muliawan, serta jajaran manajemen lainnya.
Melalui pertemuan ini, KPK dan BPJS Kesehatan berharap sinergi yang telah terbangun selama beberapa tahun terakhir dapat terus diperkuat guna mendukung layanan JKN yang semakin transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
