Setyo juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar publik. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pengawasan yang kuat serta penerapan sanksi tegas terhadap fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan.
Lebih lanjut, Setyo menegaskan bahwa esensi kerja sama tidak semata-mata terletak pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS), melainkan pada implementasi yang konsisten dan berdampak nyata.
“Terlepas dari MoU dan PKS, yang paling penting adalah pelaksanaannya. Bentuk kerja sama nyata terlihat dari intensitas koordinasi dan keseriusan kita untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan harapannya untuk memperbarui kerja sama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK dapat terus berlanjut setelah masa berlakunya berakhir pada Maret 2026.
“Kami berharap keberlanjutan MoU ini dapat diperpanjang. Usulan perpanjangan sudah kami ajukan sejak Desember 2025,” ujar Prihati.
Dalam audiensi tersebut, Prihati juga memaparkan berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan, termasuk komitmen integritas organisasi, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, serta peningkatan kolaborasi dengan KPK dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan BPJS Kesehatan dan ekosistem JKN.
Prihati juga mengungkapkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) BPJS Kesehatan masih berada pada kategori baik, meskipun mengalami sedikit penurunan dari skor 82,06 pada 2024 menjadi 80,49 pada 2025. Penurunan tersebut, dipengaruhi oleh penilaian dari kelompok responden ahli (ekspert).
