Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi KPK untuk menyampaikan evaluasi kinerja KPK di tahun 2010. Dalam evaluasi tersebut, ICW memaparkan sejumlah kasus yang macet penyidikannya. Salah satunya adalah kasus korupsi kehutanan dalam pembalakan liar di Provinsi Riau yang diduga melibatkan sejumlah perusahaan kayu.
Dalam kasus ini baru dua orang yang sudah diseret ke pengadilan, yakni, mantan Bupati Pelelawan Asmun Jafar dan mantan Kadishut Riau Asral Rahman. Sedangkan dua mantan Kadishut Riau lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka Burhanuddin Husin dan Suhada Tasman dan mantan Bupati Siak Arwin AS belum juga ditahan.
Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,2 triliun. Karenanya ia meminta KPK segera merampasnya. Menurut dia, asset recovery bisa dilakukan KPK apabila lembaga antikorupsi tersebut serius menuntaskan kasus. “Terlebih kerugian negara yang dinikmati oleh sejumlah perusahaan kayu.”
Danang menuturkan, dari pertemuan pihaknya dengan pimpinan KPK yang diwakili Busyro Muqoddas, ada keinginan kuat bagi lembaga antikorupsi tersebut untuk menuntaskan kasus. Bahkan, KPK berjanji kasus yang melibatkan belasan perusahaan kayu tersebut akan dituntaskan pada tahun ini. “Kasusnya akan dipercepat janjinya tahun ini. Karena ada tiga tersangka yang lebih dari tiga tahun belum juga ditahan hingga hari ini,” katanya.
Peneliti Hukum ICW Febridiansyah menuturkan, pihaknya terus mendorong KPK untuk mengaitkan adanya hubungan antara pihak yang menikmati hasil korupsi dengan pihak perantara perusahaan yang jadi boneka. Bila perlu penuntasan kasus ini mengacu dengan penuntasan kasus pembalakan liar di Kalimantan Timur yang melibatkan mantan Gubernur, Suwarna Abdul Fatah dan rekanannya, Martias -pemilik kelompok Surya Dumai Group-.
“Harus ada equal treatment untuk melakukan standar kasus kehutanan ke depan. Jangan hanya bupati atau kadis yang ditangkap, tapi juga menangkap para pengusaha yang diduga terlibat kasus serta bagaimana mengembalikan kerugian negara dan menjerat pengusahanya,” tutur Febri.
Selain penuntasan kasus yang terbilang lama, ICW juga sempat mengkritisi KPK bahwa penuntutan terhadap pelaku korupsi kehutanan semakin lama semakin rendah. Ia menyarankan agar tuntutan jaksa dalam pidana korupsi dikaitkan dengan hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) masyarakat yang dirugikan akibat pembalakan liar. “Semacam hal yang memberatkan, jadi tuntutan jauh lebih tinggi,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengatakan, pihaknya hingga kini masih menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menjelaskan, para tersangka yang hingga kini belum ditahan bukan berarti akan lolos dari jerat hukum. Hanya saja, penyidikan yang menyangkut para tersangka tersebut belum selesai diproses.
Namun, menyangkut proses penyidikan terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper dan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk beserta 17 perusahaan pemasok kayu, Chandra mengaku pihaknya menemui hambatan hukum. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya penafsiran yang jelas apakah pihak yang menerima keuntungan dalam perbuatan tindak pidana korupsi dapat dijerat pidana.
“Kalau di dunia internasional, hal ini dapat dilakukan. Tetapi di Indonesia, ada masalah hukum yang masih menjadi perdebatan. Apakah pihak yang diuntungkan dalam perbuatan korupsi dapat dijerat pidana. Karena dalam putusan pihak korporasi itu tidak terbukti menyuap, namun hanya diuntungkan,” kata Chandra pekan lalu.
Untuk informasi, sedikitnya ada 17 perusahaan pemasok kayu di Provinsi Riau diduga terlibat dalam kasus korupsi pembalakan liar yang dilakukan sejumlah mantan bupati dan kepala dinas kehutanan di wilayah tersebut. Para perusahaan itu memasok kayu ke dua korporasi induk yakni PT Riau Andalan dan PT Indah Kiat.
Terkait hal ini sudah dua orang yang telah divonis bersalah, yakni Asmun Jaafar selaku mantan Bupati Pelelawan dan Kadishut Riau Asral Rachman. Dalam putusan Azmun Jaafar memuat dugaan kerugian negara yang ditimbulkan melalui para korporasi, diantaranya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (Rp939 miliar), PT Merbabu Pelelawan Lestari (Rp7 miliar), PT Selaras Abadi Utama (Rp6,99 miliar), PT Uniseraya (Rp13 miliar), VC Putri Lindung Bulan (Rp54 miliar), CV Tuah Negeri (Rp4 miliar),CV Mutiara Lestari (Rp282 juta), PT Rimba Mutiara Permai (Rp7 miliar), PT Mitra Tani Nusa Sejati (Rp16 miliar), PT Bhakti Praja Mulia (Rp10 miliar), PT Satria Perkasa Agung (Rp94,82 miliar), PT Mitra Hutani Jaya (Rp13,37 miliar), PT Madukoro (Rp17 miliar) dan PT Yos Raya Timber (RP6 miliar).
