"Bagi Anggota, yang penting Dahlan hadir. Dengan kehadirannya, kemudian beberapa pertanyaan bisa dilontarkan untuk klarifikasi," jelas politikus Partai PDIP ini.
Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja mengaku belum mendapatkan LHP PLN dari BPK. Bahkan, KPK juga belum menerima pengaduan terkait kasus korupsi PLN tersebut.
"Kalau ada aduan ya kita follow up. Tapi sejauh ini belum ada (LHP BPK). Lagian isunya tidak kemudian berkembang dan mandeg kan," kata Adnan saat ditemui di DPR.
Kendati demikian, Adnan mengatakan bahwa KPK mengetahui persoalan DPR yang meminta klarifikasi Meneg BUMN terkait kasus tersebut. Tetapi, pelanggaran dinilai masih sebatas tindakan force majeur, keterpaksaan membeli solar dan itu diskresi.
"Pertama buat kami tak ada pengaduan, kedua publik tidak membahas terus menerus. Sehingga secara formalitas kita menganggap belum sampai situ," ujarnya.
Ketika ditanya sikap KPK yang terkesan pasif, Adnan menjawab ringkas. Menurutnya, masih banyak perkara lain yang harus diselesaikan.
Juru Bicara Johan Budi SP mengatakan hal yang sama. Johan mengatakan, KPK akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, jika benar berkas laporan kasus PLN sudah masuk ke KPK. "KPK belum menerima LHP BPK terkait kasus PLN. Tetapi kalau sudah masuk kita verifikasi dahulu laporan,” kata Johan melalui pesan singkat.
















