Komite Indonesia Bersih (KIB) meminta Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Mustafa Abubakar. Hal ini terkait banyaknya kasus korupsi yang tumbuh subur di kementeriannya. Praktik pemerasan, suap menyuap dan jual beli jabatan, disinyalir kerap terjadi di kementerian yang satu ini.
Koordinator KIB Efra S Husein mengatakan, sudah sepatutnya pemerintah memecat para menteri yang tidak produktif dalam kabinet terutama bagi yang tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi. Salah satu yang menjadi sorotan tajam ialah Kementerian BUMN.
Menurut Efra, Kementerian BUMN sangat rentan terhadap praktik pemerasan, suap menyuap, jual beli jabatan dan korupsi. Dia menganggap sosok Mustafa Abubakar sebagai penakut dan orang yang lemah. “Ini menjadi peluang emas bagi pejabat–pejabat di bawahnya untuk secara leluasa mengubah kementerian menjadi pasar tempat jual-beli jabatan dan proyek,” ujarnya, Senin (15/8).
Dia mencontohkan, praktik kotor di kementerian ini dapat dilihat dari para kandidat atau direksi yang mau bertahan atau dipindahkan ke BUMN lain. Menurutnya, para kandidat harus menyetor miliaran rupiah kepada pejabat tinggi di Kementerian BUMN. Sayangnya, kata Efra, Mustafa Abubakar seolah-olah tutup mata dan pura-pura tidak tahu praktik yang sudah berlangsung dua tahun terakhir tersebut.
Lemahnya Menteri BUMN ini menyebabkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme semakin tumbuh subur di sejumlah perusahaan BUMN. Efra menduga, saat ini terjadi praktik korupsi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar, bahkan triliunan di BUMN strategis. Namun hal itu seakan dibiarkan.
Perusahaan-perusahaan BUMN itu adalah PT Garuda Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines, PT Askrindo, PT Pertani, PT Pupuk Kaltim, PN Gas, dan hampir seluruh di BUMN. Efra menyayangkan kasus-kasus korupsi besar yang terjadi belakangan, seperti kasus Nazaruddin dan Partai Demokrat telah menutupi praktik-praktik korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN.
Lebih jauh, dia meminta Presiden SBY membuktikan komitmennya dalam pemberatasan korupsi. “Kalau perlu Menteri Mustafa Abubakar diperiksa KPK,” tegas Efra.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) justru menilai langkah KPK dalam pencegahan potensi korupsi di BUMN masih lemah. Sekjen FITRA Yuna Farhan mengatakan, BUMN proyek-proyek besar di perusahaan negara, selalu menjadi incaran partai politik.
“Untuk mengetahui dimana celah dan hubungan partai politik sehingga menjadikan BUMN ini sebagai sapi perahan, perlu dilakukan evaluasi oleh KPK untuk perbaikan dan pencegahan ke depan,” terang Yuna.
Seperti diketahui, pada 26 Mei lalu, Kementerian BUMN dan KPK sepakat memperluas ruang lingkup kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di perusahaan milik negara. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama itu dilakukan oleh Ketua KPK Busyro Muqaddas dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.
Dalam MoU tersebut terdapat penambahan ruang lingkup kerja sama meliputi, Penertiban Barang Milik Negara dan Aset Tetap, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dan Studi Prakarta Anti Korupsi.
Dengan demikian lingkup kesepakatan kerja sama yang baru meliputi lima aspek, yaitu Permintaan Akses Data dan/Informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selanjutnya, Pengendalian Gratifikasi, Penertiban Barang Milik Negara dan Aset Tetap, dan Penilaian inisiatif Anti Korupsi dan Studi Prakarsa Anti Korupsi.
Ketua KPK Busyro Muqaddas menuturkan penambahan ruang lingkup Penertiban barang Milik Negara dan Aset Tetap dilakukan dalam rangka pengamanan aset negara termasuk juga aset BUMN yang belakangan ini banyak dipermasalahkan. Sedangkan penilaian inisiatif anti korupsi dan studi prakarsa anti-korupsi adalah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pemberantasan Anti Korupsi yang diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah.
“Prinsipnya kerja sama KPK dan BUMN ini lebih pada upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi dengan menjadikan ‘good corporate governance’ sebagai landasan operasional BUMN,” tandas Busyro.
