KPK Diminta Pertegas Status Penyidik Polri
Berita

KPK Diminta Pertegas Status Penyidik Polri

KPK bersikukuh penarikan penyidik bukan karena rebutan sidik korupsi simulator SIM.

Hukumonline News
Hukumonline News
FAT
Bacaan 2 Menit
Febridiansyah (kiri) Peneliti ICW. Foto: Sgp
Febridiansyah (kiri) Peneliti ICW. Foto: Sgp

KPK diminta tegas terkait status penyidiknya yang ditarik Polri. Menurut Peneliti ICW Febridiansyah, polemik penarikan penyidik KPK ke institusi asalnya itu bisa berakhir bila ada ketegasan dari pimpinan KPK. Yakni dengan cara mengangkat penyidik tersebut sebagai pegawai tetap KPK.


Menurut Febri, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Pasal itu disebutkan, bahwa pegawai negeri yang dipekerjakan KPK dapat beralih status menjadi pegawai tetap. Dan jika telah diangkat sebagai pegawai tetap, maka ia harus diberhentikan dengan hormat di institusi asalnya sebagai pegawai negeri.


"Ketentuan pasal ini seharusnya diterapkan secara tegas oleh pimpinan KPK kepada para penyidik Polri yang memenuhu kualifikasi dan benar-benar berkomitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia," tutur Febri di gedung KPK, Kamis (27/9).


Menurut Febri, pendekatan KPK yang melobi Polri untuk memperpanjang masa tugas para penyidiknya tak menyelesaikan masalah. Karena, ia menduga, penarikan penyidik ini tak lepas dari kerja KPK yang menjerat sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Mabes Polri.


"Bukan lagi saatnya KPK menjalankan strategi lunak dalam pemberantasan korupsi. Apalagi ketika para koruptor berlindung di balik kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki," tutur Febri.


Setelah diangkat menjadi pegawai tetap, kata Febri, KPK berkewajiban memperhatikan nasib para penyidik tersebut. Untuk itu dukungan seperti administrasi kepegawaian dan tunjangan haruslah dipertegas. "Didukung soal lain seperti administrasi kepegawaiannya, caranya dengan bekerjasama Kemenpan dan Kemenke."


Febri yakin, ketegasan pimpinan KPK ini tak akan menabrak etika kelembagaan. Menurutnya, etika yang tak diatur secara rigid tersebut bisa menimbulkan multitafsir dalam pengertiannya. "Concern etika itu sekarang perang melawan korupsi. Etika sangat subyektif. Kerja KPK ini tidak untuk serang institusi polisi, tapi selamatkan institusi polisi dari oknum-oknum yang terindikasi korupsi di sana," tambahnya.


KPK mengapresiasi masukan ini. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dari 20 penyidik yang ditarik, 14 di antaranya sudah dipastikan kembali ke Polri. Karena 14 penyidik tersebut sudah melapor ke institusi asalnya tersebut. Sedangkan sisanya, enam penyidik belum resmi melapor ke Polri.


Menurutnya masih terdapat masalah administrasi bagi keenam penyidik tersebut. Enam penyidik ini merupakan bagian dari konsolidasi lembaga KPK ke Polri untuk tetap menugaskannya di lembaga antikorupsi tersebut. "Kami ingin ada jawaban dari Polri mengenai permintaan perpanjangan. Sampai kapan waktunya, pimpinan yang tahu. KPK masih mengharapkan ada balasan surat dari pihak Mabes secara resmi," ujar Johan.


Johan mengatakan, penarikan 20 penyidik ke Polri ini tak ada kaitannya dengan kasus simulator yang tengah ditangani KPK. Menurutnya, penarikan para penyidik tersebut dikarenakan masa tugasnya di KPK sudah berakhir. Namun terkait kasus simulator sendiri, Johan memastikan, hari Jumat tanggal 28 September, penyidik KPK akan memeriksa mantan Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo sebagai tersangka.


"Surat panggilan sudah dikirim. Kalau dari copy-annya sih tanggal 25 September untuk diperiksa sebagai tersangka hari Jumat besok," tutur Johan. Namun, ia enggan menjawab apakah Djoko akan ditahan esok usai diperiksa atau tidak.


Pada saat sama, KPK memeriksa tiga anggota Polri sebagai saksi untuk tersangka Djoko. Ketiganya adalah, AKBP Susilo Wardono, AKBP Indra Darmawan Iriyanto dan AKBP Heru Trisasono. "Ketiganya sudah hadir memberikan keterangan. Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info