KPK dianggap belum sepenuhnya membongkar kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di DPR pada 2004 lalu. Walau telah menyeret empat mantan anggota DPR ke pengadilan dan menetapkan 26 tersangka baru, KPK belum juga menemukan siapa pemberi suap berupa Traveller Cheque itu kepada puluhan anggota dewan.
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda adalah salah satu pihak yang berpendapat demikian. Menurut dia, KPK sejauh ini baru membidik pihak penerima, belum sampai ke pemberi suap. Hal ini disebut juga dengan penyuapan pasif.
Padahal, lanjut dia, dalam hukum pidana tidak mungkin ada penyuap pasif tanpa penyuap aktif. Harus ada hubungan sebab akibat antara pemberi dengan apa yang akan dilakukan oleh penerima. "Agak janggal kalau KPK bisa kualifikasi siapa yang menerima, tapi tidak bisa kualifikasi siapa yang memberi," ujar Huda dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (30/9).
Menurut Huda, jika KPK tidak segera membongkar aktor intelektual pemberi suap, maka perkara ini akan mudah dipatahkan di tingkat berikutnya. Ia mengambil contoh putusan terhadap salah satu terdakwa Dhudie Makmun Murod.
Peluang terdakwa menang di tingkat banding, lanjut Huda, sangat besar karena unsur pemberi dalam kasus suap belum terpenuhi. "Karena saya lihat dari putusan ini belum tergambarkan dengan jelas, yaitu ada orang yang menerima amplop merah, atau kuning, tapi tidak ditelusuri lebih jauh siapa akar dari pemberi suap tersebut."
Di tempat yang sama, mantan Hakim Konstitusi HAS Natabaya juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, dari dua pasal yang didakwakan ke pelaku TC, hanya satu pasal yang dianggap terbukti oleh Pengadilan Tipikor yaitu Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Pasal 5 Ayat (2) dianggap tidak terbukti.
Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi mengatur tentang ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
Sedangkan Pasal 5 UU Pemberantasan Korupsi memberi ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan iming-iming agar melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang merupakan kewajibannya.
Menurut Natabaya, jika dilihat secara cermat, kedua pasal tersebut memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama pasal penyuapan. Di dalam kedua pasal tersebut dikatakan mengenai dua orang yang saling berhubungan, yakni si penyuap dan yang disuap. "Jadi saya lihat putusan perkara ini adalah setengah hati," katanya.
Ia menegaskan, agar tindakan KPK dan majelis hakim tidak dianggap setengah hati, maka tugas lembaga anti korupsi harus segera mengusut siapa pemberi suap. Dan tugas majelis hakim sendiri adalah menyidangkan pelaku pemberi suap setelah jaksa KPK menggulirkan kasus ke persidangan. Dengan begitu unsur pemberi dan penerima suap dapat dikatakan terpenuhi.
"Untuk lebih terang maka pemberinya harus jelas. Supaya penyogoknya itu disidang. Misal Nunun yang menyuruh, tanya apa kepentingannya memberikan uang sebanyak itu. Selain itu juga periksa perusahaan-perusahaan yang memberi TC itu, supaya dalam berantas korupsi tidak setengah hati," tutur Natabaya.
Dua Politisi PDIP Diperiksa
Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, pihaknya belum menyentuh pemberi suap karena masih mengumpulkan alat bukti. KPK tinggal meminta keterangan dari saksi-saksi dan 26 tersangka.
Menurut dia, suatu penyidikan bisa dilakukan dari pemberi ataupun penerima suap. Untuk kasus TC sendiri, pihaknya mengembangkan penyidikan melalui penerima suap. Untuk itu KPK yakin dengan cara ini kedua unsur penerima dan pemberi bisa dibawa ke persidangan. "Yang jelas dua-duanya harus kena. Target kita dua-duanya kena," katanya.
Maka itu, lanjut Bibit, pihak KPK pada Kamis (30/9), memeriksa dua politisi PDIP dalam rangka mengembangkan penyidikan. Keduanya adalah Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahyo Kumolo dan tersangka TC yang masih aktif menjadi anggota dewan Panda Nababan. "Hari ini Pak Panda dan Pak Tjahyo diperiksa sebagai saksi. Diserahkan kepada penyidik. Biarkan saja bergulir terus."
Ia mengatakan, pihak KPK belum akan melakukan tindakan penahanan kepada Panda. Hal ini dikarenakan untuk menghormati status tersangka yang masih aktif menjadi anggota dewan. Selain itu Panda dianggap bekerjasama dalam setiap pemeriksaan di KPK. Tapi, untuk seluruh tersangka, KPK telah melakukan tindakan pencegahan untuk lari ke luar negeri dengan meminta cekal ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. "Kan yang jelas sudah dicegah keluar negeri," ujarnya.
Usai menjalani pemeriksaan, tersangka Panda Nababan bungkam ketika ditanya terkait kasus yang menimpanya. "Belum belum tahu, ini kan baru saksi aja. Udah-udah ya," katanya saat keluar dari Gedung KPK. Tjahyo Kumolo yang keluar lebih dulu mengatakan, dirinya menyerahkan sejumlah dokumen soal mekanisme pengambilan keputusan saat pemilihan DGS BI tahun 2004 lalu.
Menurut Ketua Fraksi PDIP ini, keputusan memilih Miranda adalah keputusan fraksi setelah mendapat arahan dari partainya. Namun dia membantah, memilih Miranda karena sebelumnya ada deal-deal dengan Miranda bahkan dia mengaku tidak terlalu mengenal Miranda. "Arahan memilih tanggung jawab saya sebagai ketua fraksi untuk menentukan, misal, siapa Panglima TNI atau siapapun," pungkasnya.
