KPK Ingatkan Pasar Modal Rentan Kejahatan Korporasi
Terbaru

KPK Ingatkan Pasar Modal Rentan Kejahatan Korporasi

Mulai dari manipulasi pasar (pump and dump) hingga penyalahgunaan Rekening Dana Nasabah (RDN).

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan. Foto: RES
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku industri pasar modal mengenai tingginya risiko kejahatan korporasi. Dalam sosialisasi antikorupsi bersama PT RHB Sekuritas Indonesia pada Jumat (17/4), KPK membedah berbagai modus fraud dan korupsi, mulai dari manipulasi pasar (pump and dump) hingga penyalahgunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merugikan investor ritel serta merusak kredibilitas ekonomi nasional.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, menyebut bahwa fraud di sektor pasar modal tak jarang melibatkan perusahaan sekuritas atau oknum di dalamnya. Dalam kasus penyalahgunaan dana atau efek nasabah, sering ditemukan praktik penggunaan Rekening Dana Nasabah tanpa izin, bahkan penjualan saham nasabah tanpa instruksi sah.

Selain itu, manipulasi pasar seperti transaksi berlebihan demi komisi (churning), rekayasa harga penutupan (marking the close), serta transaksi semu melalui penyebaran rumor palsu menjadi ancaman nyata bagi kepercayaan publik.

Baca juga:

Modus lain yang diwaspadai adalah pemberian informasi menyesatkan berupa janji keuntungan pasti pada instrumen berisiko tinggi atau penyembunyian fakta material emiten. Terdapat pula risiko transaksi di luar sistem resmi (off-market dealings), di mana nasabah kerap diminta mentransfer dana ke rekening pribadi oknum dengan iming-iming imbal hasil tinggi atau akses saham eksklusif yang ternyata fiktif.

Untuk menanggulangi risiko tersebut, Kunto menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan yang selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Pencegahan korupsi di sektor swasta harus difokuskan pada pembangunan sistem self-assessment yang praktis dan sesuai kapasitas korporasi.

Hal ini mencakup siklus identifikasi risiko korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta penerapan prinsip good corporate governance yang transparan dan akuntabel.

KPK juga mendorong pelaku usaha untuk memegang teguh empat prinsip integritas yang dikenal sebagai 4 Prinsip "No’s". Prinsip ini meliputi No Bribery atau menolak suap dan pemerasan, No Gift dengan tidak menerima hadiah tidak wajar, No Kickback dengan menghindari komisi tersembunyi, serta No Luxurious Hospitality agar tidak memberikan atau menerima jamuan mewah yang berlebihan. Fondasi ini dinilai sangat krusial agar perusahaan tidak terjerumus dalam kejahatan yang merusak reputasi dan keberlanjutan usaha.

Guna memperkuat komitmen ini, KPK melalui Direktorat Permas menjalankan program Dunia Usaha Antikorupsi yang melibatkan berbagai perusahaan swasta dan BUMN melalui bimbingan teknis dan forum dialog. Langkah ini menjadi penting mengingat data KPK menunjukkan bahwa 62 persen tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga triwulan pertama 2026 merupakan kasus gratifikasi dan penyuapan, yang membuktikan bahwa korupsi adalah masalah serius di ekosistem dunia usaha.

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun sangat bergantung pada indikator iklim usaha seperti Global Insight Country Risk Ratings dan World Economic Forum Executive Opinion Survey. Indikator-indikator tersebut menilai sejauh mana praktik korupsi memengaruhi daya saing nasional. Kunto memungkaskan bahwa dengan sinergi antara regulator dan pelaku usaha, sektor pasar modal Indonesia optimis dapat tumbuh secara sehat, transparan, dan bebas dari korupsi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info