“Kami ingin menerapkan pelaporan otomatis, misalnya submit soal harta dan bangunan, itu tinggal diklik. Kami sedang menjajaki Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) atau Dispenda DKI, kendaraan yang KTP-nya DKI diharapkan nantinya bisa langsung tersaji. Kalau tidak ada, tinggal ditambahkan,” ujarnya.
KPK pun mengapresiasi MK. Pasalnya sejak periode 2019 hingga 2021, tercatat kepatuhan dalam pengisian LHKPN sebesar 100 persen. Dengan kata lain, setiap tahunnya MK selalu patuh dalam mengisi LHKPN tersebut. Harapannya, kepatuhan terhadap pengisian LHKPN makin ditingkatkan, setidaknya dipertahankan.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Heru Setiawan menambahkan, pentingnya mewujudkan pemberantasan korupsi dan nepotisme salah, satunya melalui pelaporan LHKPN. Baginya, sosialisasi dan sharing session pelaporan dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal MK merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam rangka memberantas korupsi.
Lebih lanjut Heru mengatakan, penyelenggara negara bisa melaporkan harta kekayaan secara daring dilaman http:/elhkpn.kpk.go.id/ dengan mengacu pada dua jenis laporan. Pertama, laporan periodik yang dilakukan satu tahun sekali selama menjabat, dilaporkan sebelum 31 Maret. Kedua, laporan khusus untuk penyelenggara negara yang pertama kali menjabat, berakhir masa jabatan, dan pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhir masa jabatan yang diisi dalam kurun waktu tiga bulan sejak diangkat atau sejak pensiun.
LHKPN menjadi bagian penting dalam upaya monitoring dan pencegahan tindak korupsi. Sebab melalui LHKPN menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara. Laporannya pun bisa dipantau dan diakses langsung oleh publik melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
Selain itu, masyarakat dapat melihat rincian harta kekayaan penyelenggara negara. Seperti nilai kepemilikan tanah, kendaraan, utang piutang, atau surat-surat berharga. Di laman ini juga, masyarakat bisa melaporkan jika ada harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak sesuai, tentunya dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung. Hal ini bisa menjadi benteng agar pejabat negara terhindar dari harta yang tidak sah.
“Para wajib lapor untuk lebih teliti mengisi LHKPN secara manual, agar tidak kurang atau salah input hingga menyebabkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
















