Sebagai gambaran, data penindakan KPK hingga Triwulan I 2026 mencatat 209 pihak dari lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) terjerat tindak pidana korupsi. Di sisi lain, terdapat 521 pihak swasta serta 19 korporasi yang juga terjerat tindak pidana korupsi.
Catatan tersebut menjadi pengingat penting bagi badan usaha milik negara/daerah maupun sektor swasta, bahwa risiko korupsi perlu diantisipasi melalui pembenahan sistem dan penguatan integritas.
Setyo menegaskan, pencegahan tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi perlu dibangun melalui budaya kerja yang mendorong setiap insan perusahaan mengenali risiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
"Organisasi yang tangguh bergerak dari kepatuhan formal menuju keputusan yang berlandaskan nilai," tambahnya.
Prinsip GCG Jadi Pedoman
Setiap badan usaha dapat memiliki karakteristik, strategi, dan nilai organisasi yang berbeda. Namun, dalam menjalankan bisnis, perusahaan perlu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG). Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan perusahaan.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan, penerapan GCG tidak cukup berhenti pada kebijakan tertulis atau pemenuhan dokumen kepatuhan. Prinsip tersebut perlu hadir dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan pengadaan, hubungan dengan mitra usaha, serta mekanisme pengawasan internal.
“GCG bukan sekadar dokumen atau kebijakan yang harus dipenuhi. Prinsipnya harus menjadi bagian dari setiap keputusan dan proses bisnis, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dan integritas,” tegas Fitroh.
















