Khusus terkait kasus Miranda Goeltom sebagaimana diungkap Hendy, kata Johan, keputusan tentang perkembangan penanganan kasus dibuat secara kolektif kolegial. Makanya, Johan membantah kasus Miranda terlalu dipaksakan oleh KPK.
"Pada kasus Miranda misalnya, dalam rapat gelar perkara, dihadiri oleh satgas, direktur penyidikan, tim jaksa penuntut, deputi penindakan serta pimpinan KPK sehingga bila ada kesimpulan satu kasus naik ke penyidikan tidak hanya ditetapkan ketua KPK tapi pimpinan KPK yang bersifat 'collective collegial', tidak benar dipaksakan dan sudah terbantahkan dengan vonis hakim," papar Johan.
Seperti halnya Bambang Widjojanto, Johan juga mempertanyakan mengapa Hendy baru mengungkapkan hal ini setelah keluar dari KPK. terlebih, surat pengunduran diri Hendy tidak menyebutkan soal Ketua KPK Abraham Samad tidak profesional.
"Kalau ada hal-hal yang menurut mereka tidak tepat, mengapa tidak disampaikan saat masih bertugas di KPK? Dari surat pengunduran diri, tidak ada alasan yang menyatakan bahwa ia mundur karena sepak terjang ketua KPK atau hal-hal tidak profesional yang dilakukan KPK," ungkap Johan.
Untuk diketahui, Hendy adalah satu dari enam penyidik KPK yang mengundurkan diri pada November 2012. Hendy telah bekerja di KPK selama empat tahun dan menyatakan bahwa alasan pengunduran dirinya adalah ingin mengembangkan karier di kepolisian serta membagikan nilai-nilai yang didapat di KPK ke institusi asal. Namun, alasan pengunduran diri itu ternyata bukan semata soal pengembangan karier.
Sebagaimana dilansir sejumlah media, Hendy menyebut Abraham Samad tidak profesional dalam jabatannya sebagai Ketua KPK. Hendy mengungkapkan, Abraham Samad kerap bertindak sesuka hati dan tidak melakukan penanganan pemberantasan korupsi sesuai SOP (Standard Operating Procedure).
Sebagai contoh, Hendy mengatakan Miranda S. Goeltom menjadi tersangka dalam kasus cek pelawat, padahal surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) belum dikeluarkan. Hal tersebut kembali terulang pada penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka.
