Selanjutnya Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachtiar menyatakan pihaknya sejak 2015 lalu sudah mempunyai departemen khusus yang berurusan dengan KPK. Dan semenjak tahun itu, Demokrat memang kerap kali bekerjasama dengan lembaga antirasuah tersebut dalam bidang pendidikan anti korupsi. Hal ini sebagai wujud keseriusan partainya untuk sama-sama mencegah dan memberantas kasus korupsi.
“Sejak 2015 sudah bekerja sama dengan KPK untuk menyelenggarakan bukan saja insersi pendidikan antikorupsi, tetapi kita juga sudah punya namanya sekolah antikorupsi yang sudah kita lakukan di beberapa provinsi,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku kerap mengundang KPK untuk memberikan pemaparan pentingnya pencegahan antikorupsi pada saat melakukan pengkaderan tingkat pertama yaitu wilayah kabupaten. Ia pun mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK dengan meluncurkan program yang diberi nama Proparpol ini.
Hal senada dikatakan Ketua DPP PPP Qoyum Abdul Jabar dan juga perwakilan PKS Rozaq Asyhari yang mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK. Menurut keduanya, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu hal penting yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Dan dengan adanya hal ini, parpol bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan sistem mencegah dan memberantas korupsi.
“Ke depannya kita berharap kolaborasi dan sinergi dari seluruh partai dan dengan KPK bisa terus berlanjut, bisa kita follow up baik kepada semua sisi yang baik pada pengurus parpol sehingga legislator yang ada di kita,” ujar Rozaq.
