KPK Rekonstruksi Suap Pengurusan Kasasi Hutomo

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan reka ulang atau rekonstruksi kasus dugaan penyuapan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan Hutomo Wijaya Ongowarsito dengan menghadirkan dua orang tersangka dari pengacara dan pegawai Mahkamah Agung.

"Saat ini rekonstruksi di empat lokasi masih berlangsung," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (18/9).

Lokasi rekonstruksi yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron di Graha Mitra Sunter Jl. Sunter Boulevard Raya Jakarta Utara, Mall of Indonesia Jakarta Utara, Bank Artha Graha Menteng dan kantor Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura Tanah Abang Jakarta Pusat.

Menurut Priharsa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan pengacara senior Hotma Sitompoel, anak buah Hotma, Gloria Tamba, pihak swasta Herman, wiraswasta Koestanto Hariyadi Wijaya, serta komisaris PT Grand Wahana Indonesia Sasan Widjaya.

KPK menangkap dua orang tersangka yang dihadirkan itu, yakni Mario dan Djodi di kawasan Monas pada Kamis (25/7) dengan barang bukti uang Rp78 juta. Djodi mengakui uang yang sebesar Rp50 juta pemberian dari Mario sedangkan Rp28 juta lainnya miliknya sendiri. Namun uang muka "commitment fee" untuk pengurusan kasasi tersebut sebenarnya berjumlah Rp200 juta.

Setelah penggeledahan di rumah Djodi juga ditemukan Rp50 juta yang diduga juga berasal dari Mario sehingga total pemberian uang itu adalah Rp128 juta.

Kasus Hutomo di tingkat pengadilan negeri diputus bebas, sehingga jaksa penuntut umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi. Perkara kasasi Hutomo ditangani oleh tiga hakim agung yaitu Gayus Lumbuun, Andi Abu Ayub Saleh dan M. Zaharuddin Utama. Menurut hakim Andi, perkara Hutomo tersebut sudah diputus bebas pada 29 Agustus 2013.

KPK dalam perkara ini sudah menetapkan dua orang tersangka, yaitu pengacara dari Hotma Sitompoel & Associates, Mario Carnelio Bernardo, dan pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahkamah Agung di Megamendung, Jawa Barat, Djodi Supratman.

Sangkaan terhadap Mario berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengenai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana pencara 1-5 tahun dan denda mulai Rp50 hingga 250 juta.

Sedangkan terhadap Djodi, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Pasal tersebut mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana pencara 1-5 tahun dan denda mulai Rp50 hingga 250 juta.