KPK kembali memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal. Namun, poltisi Partai Golkar itu bukan dimintai keterangan terkait penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan revisi Perda No. 6 Tahun Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Rusli dimintai keterangannya terkait penyelidikan pengadaan stadiun utama untuk PON di Riau serta penyelidikan kasus pengelolaan hutan di Kabupaten Siak dan Pelelawan. "Hari ini KPK memang benar meminta keterangan Gubernur Riau atas nama Pak Rusli Zainal," kata Johan di kantornya, Jumat 19/10).
Untuk penyelidikan pengadaan stadiun utama, lanjut Johan, merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan revisi Perda No. 6 Tahun Tahun 2010 yang dilakukan lembaganya. Dalam penyidikan ini, sejumlah Anggota DPRD Riau dan beberapa pejabat daerah lainnya sudah diseret ke bui.
Meski sudah ada tim KPK yang terjun ke Riau terkait penyelidikan ini, lembaga antikorupsi itu belum menemukan dua alat bukti yang cukup yang mengakibatkan status kasus naik ke tingkat penyidikan. "Belum ada kesimpulan dugaan tipikor, meski tim KPK sudah turun ke Riau," ujar Johan.
Sedangkan untuk penyelidikan pengelolaan hutan di Kabupaten Pelelawan dan Siak, menurut Johan, merupakan pengembangan kasus dari yang sudah divonis di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa tahun silam. Ia mengatakan, serangkaian penyelidikan ini diambil setelah KPK melakukan validasi terhadap informasi yang muncul di penyidikan ataupun di persidangan. "KPK lakukan penyelidikan setelah dilakukannya validasi."
Dari informasi yang diperoleh hukumonline, pemeriksaan Rusli terkait penyelidikan kasus pengelolaan hutan di Kabupaten Pelelawan dan Siak ini mengenai dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan. Izin ini sendiri dikeluarkan oleh mantan Bupati Pelelawan Tengku Azmun Djafar.
Dari 15 perusahaan yang diberikan izin, di antaranya terdapat perusahaan fiktif yang sengaja didirikan Azmun untuk mendapatkan izin tersebut. IUPHHK-HT diterbitkan Azmun untuk perusahaan-perusahaan yang belum membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Tindakan ini yang dinilai majelis hakim sebagai perbuatan melawan hukum secara formil.
Karena SK Menteri Kehutanan No. 21/KPTS-II/2001 menentukan IUPHHK-HT selayaknya baru dapat diterbitkan setelah perusahaan pemohon izin melunasi IIUPH. Dalam putusan dengan terdakwa Azmun juga mengungkapkan IUPHHK-HT terbitan Azmun ternyata juga tumpang-tindih dengan wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Yos Raya Timber. Meskipun PT Yos Raya Timber kemudian mendapat kompensasi Rp6 miliar.
Tak berhenti sampai di situ, Azmun dinilai memfasilitasi take over IUPHHK-HT perusahan-perusahaan tersebut kepada PT Karya Sejahtera. Sementara PT Madukoro antara lain kecipratan fee 30 persen dari take over proses IUPHHK-HT. Gara-gara IUPHHK-HT terbitan Azmun itu penebangan hutan Pelalawan terjadi. Karena IUPHHK-HT adalah dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berfungsi untuk pedoman pemanfaatan hasil kayu di wilayah tersebut. Sejumlah RKT yang diajukan pada Gubernur Riau disetujui Rusli sebagai orang nomor satu di provinsi tersebut.
Azmun sendiri telah divonis 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan terkait perkara ini. Selain itu, Azmun juga dihukum membayar uang pengganti Rp12,3 miliar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau diganjar hukuman selama empat tahun penjara.
Lebih dari tujuh jam, Rusli dimintai keterangannya oleh KPK. Usai diperiksa, tak banyak komentar yang keluar dari Gubernur Riau dua periode itu. Ia hanya mengatakan diperiksa terkait penyelidikan kasus yang sedang dilakukan KPK. "Sedikit (pertanyaan, red), antara 14 atau 17," katanya dan langsung memasuki mobil Kijang Innova putih bernomor polisi B 2056 SQ. Sejumlah ajudan yang mengawal Rusli, turut meninggalkan gedung KPK.
















