Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan saat ini tengah mengusut dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Saat ini pengusutan masih dalam tahap penyelidikan.
"Ya benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Penyelidikan itu sendiri sudah dilakukan sejak 2025. Namun, Budi belum menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan korupsi yang diusut karena perkembangan kasus yang masih tahap penyelidikan belum dapat disampaikan secara terbuka ke publik.
Baca Juga:
- KPK Usulkan Peningkatan IPK melalui Tiga Sektor
- Mau Ikut Andil Berantas Korupsi? KPK Cari PNS Terbaik untuk 6 Posisi Strategis
"Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan informasi detail terkait dengan progress atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Untuk tahap penyelidikan, memang kami tidak mengekspos atau mempublikasikan pihak-pihak yang dimintai keterangan dalam proses ini," terangnya.
KPK juga membuka ruang bagi publik untuk memberikan informasi terkait dugaan kasus Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Nantinya informasi itu akan ditelaah lebih lanjut apakah memang bisa membantu proses penyelidikan yang sedang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
"Segala informasi yang sampai ke KPK, kata Budi, bisa jadi bahan pengayaan untuk tim penyelidik. KPK akan terbuka menerima setiap informasi dari masyarakat," pungkasnya.
Pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara mengenai proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. KCIC menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.
"KCIC akan menghormati semua proses KPK," General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, ketika dihubungi.
Namun, Eva enggan berkomentar lebih lanjut mengenai hal ini. Ia meminta awak media untuk menanyakan perihal lebih lanjut kepada KPK, sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut. "Untuk informasi lainnya satu pintu di KPK ya," tutupnya.
Polemik Whoosh
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkap dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
Ia memaparkan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai AS$ 52 juta, sementara di China hanya sekitar AS$ 17 hingga 18 juta. Mahfud menduga ada penggelembungan harga dalam proyek ini.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," terangnya.
Diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya AS$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar AS$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai AS$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.
Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.
Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.
Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.
Menteri Keuangan mengungkapkan dirinya menolak APBN digunakan untuk membayar utang kereta yang diberi nama Whoosh. Menurut Purbaya pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut.
Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo pun angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kronis kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Bandung.
Jokowi menegaskan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp 65 triliun per tahun, sementara untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah merancang sistem transportasi massal terpadu di antaranya berupa KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat.
"Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik. Bukan mencari laba, tapi keuntungan sosial, social return on investment," ucap Jokowi.
