Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap salah satu tersangka dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kali ini, KPK menahan Bagus Wahyudiono (BGS) yang merupakan staf Anwar Sadad, anggota DPR RI periode 2024-2029 sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad -red.) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," ungkap Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11).
Taufik menjelaskan, staf Sekretariat DPRD Jawa Timur bertugas melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah serta menghimpun usulan dari masing-masing anggota DPRD. Atas pembagian tersebut, Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar.
Baca Juga:
- Kasus Hibah Pokmas Jatim, KPK Targetkan 21 Tersangka Tuntas Tahun Ini
- KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp9,65 Miliar ke Pemprov Jakarta
“Dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ AS, dirinya mensyaratkan pemberian commitment fee sebesar 15 persen hingga 20 persen kepada para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota DPRD,” terang Taufik.
Sementara itu, korlap yang bersedia memberikan commitment fee akan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu untuk membuat proposal permohonan dana hibah. Selanjutnya, proposal tersebut disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Bagus selaku staf Anwar Sadad diberi tugas untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan commitment fee dari korlap, mengelola fee tersebut, serta merekapitulasi setiap pemasukan maupun pengeluaran Anwar.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Sebesar Rp40,5 miliar diperuntukkan bagi AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” tuturnya.
Dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 persen hingga 30 persen kembali dipotong oleh para korlap. Akibatnya, dana hibah yang benar-benar digunakan untuk program masyarakat hanya tersisa sekitar 55 persen hingga 70 persen dari anggaran awal.
Atas perbuatannya, Bagus bersama-sama dengan Anwar Sadad sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terhadap Bagus, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menyita aset-aset milik Bagus yang meliputi satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, dan satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
















