KPK menangkap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di rumahnya di Bandung. Dia diduga menerima uang Rp200 juta dari pegawai Pemerintah Kota Bekasi.
"Benar ditangkap di kediamannya, Senin (21/6) malam di Jalan Lapangan Tembak, Cikutra, Bandung," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Selasa (22/6).
Johan menguraikan, Senin pagi KPK mendapat informasi bakal ada penyerahan uang pada Kasubdit Auditoriat BPK Wilayah Jabar III berinisial S. Diduga pemilik inisial S itu adalah Suharto.
Awalnya, lanjut Johan, informasi yang didapat, penyerahan uang dilakukan di satu tempat tertentu. Namun, rencana tersebut terus berubah dan akhirnya disepakati di rumah S.
KPK lalu membentuk tim untuk memantau sekaligus melakukan penangkapan jika terjadi transaksi ke Bandung. Tim tersebut adalah gabungan dari Direktorat Pengaduan Masyarakat, Direktorat Penyelidikan, dan Direktorat Penyidikan KPK.
Lalu, dua pegawai Pemkot Bekasi, yaitu HL (Heri Lukmanto), inspektur wilayah kota Bekasi dan HS (Heri S), Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi bersama supir meluncur dari Bekasi ke rumah S.
Sesampainya di rumah S sekira 19.30 WIB, dan sesudah menyerahkan sesuatu, kedua pegawai Pemkot Bekasi keluar. Kemudian, tim KPK langsung masuk ke rumah S dan ditemukan tas berisi Rp200 juta. Ditemukan pula Rp40 juta dalam tas kerja S serta beberapa amplop yang setelah dihitung mencapai Rp30 juta lebih.
Ketiganya dan empat orang lain lalu dibawa KPK ke kantor komisi untuk diperiksa sejak 00.00 WIB. "Tapi, empat orang lain sudah pulang," tutur Johan.
Dia sampaikan pula, tim KPK yang masih di Bandung lalu mendapat informasi penting tentang dugaan keterlibatan orang lain. Karenanya, tim mendatangi rumah G (diduga bernama Gunawan) auditor BPK Jabar.
Selasa (22/6) pagi, tim akhirnya menemukan Rp100 juta di salah satu bakul penjual ikan yang ada di sekitar tempat itu. "Diduga, G terkait menjadi tempat untuk menitipkan uang dari Pemkot Bekasi melalui S."
Menurut Johan, dari hasil pemeriksaan sementara, ada yang mengaku pemberian uang dimaksudkan agar Pemkot Bekasi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksaan tahunan BPK.
Beberapa pekan sebelumnya, ada informasi bahwa KONI Bekasi didatangi tim KPK. Namun, setelah itu tidak ada lagi informasi yang diketahui media.
Ketika ditanya kaitan dugaan penyuapan dengan kedatangan tim KPK ke KONI Bekasi, Johan mengaku belum mengetahui informasi tersebut.
