Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menelaah dua dari sekian perbuatan yang diindikasikan pidana oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait skandal PT Bank Century Tbk. Kedua hal tersebut adalah tatkala Century menerima Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan sewaktu menerima Penyertaan Modal Sementara (PMS).
“Hanya dua hal itu saja,” terang Wakil Ketua KPK M Jasin disela-sela seminar di Jakarta, Sabtu (27/11). Dia sampaikan lagi, dua hal itu akan dibawa KPK sewaktu berkoordinasi dengan instansi penegak hkum lain dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pekan depan.
Dia tidak menjelaskan mengapa KPK hanya menyelidiki dua hal dari sembilan temuan BPK bahwa proses penyelamatan bank yang kini berganti menjadi PT Bank Mutiara Tbk itu terindikasi merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun.
Pada Rabu (24/11), Jasin di hadapan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR, mengatakan, KPK belum dapat menemukan bukti adanya indikasi korupsi dalam kasus Bank Century.
Berdasarkan hasil analisa dan penyelidikan KPK, tutur Jasin, belum ditemukan bukti niat jahat terkait pengambilan keputusan pejabat Bank Indonesia untuk membantu penyelamatan Bank Century yang dianggap sebagai bank gagal dan berpengaruh sistemik.
Tim Pengawas Kasus Bank Century yang merasa tidak puas atas laporan KPK tersebut memutuskan akan membahas secara lebih detil dengan KPK pada hari Rabu, 1 Desember 2010.
