Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam perkara pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari 2020-2024 dengan nilai proyek Rp2,1 triliun. Tiga orang di antaranya merupakan mantan petinggi bank BUMN dan dua orang merupakan pihak swasta.
"Kita sudah menetapkan lima orang ini dari fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dengan adanya dugaan tindak-tindak korupsi dalam pengadaan Electronic Data Capture (EDC) android," kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/7).
Lima orang tersangka itu adalah mantan Wadirut PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) Catur Budi Harto (CBH), Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia TBK atau Allo Bank Indra Utoyo (IU), SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi (DS), Dirut PT Pasifik Cipta Solusi atau PCS Elvizar (EL), dan Dirut PT Bringin Inti Teknologi atau BIT Rudy S. Kartadidjaja (RSK).
Baca Juga:
- Eks Penyidik KPK Ini Sebut OTT Diperlukan dalam Upaya Penegakan Hukum Kasus Korupsi
- Melihat Strategi 5 Capim KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Asep mengatakan dalam perkara ini pengadaan EDC dilakukan dalam dua skema, yakni dengan membeli serta menyewa. Dalam skema pembelian dilakukan pada periode 2020-2024 dengan pengadaan mesin EDC sebanyak 346.838 unit yang makan anggaran senilai Rp942.794.220.000.
Sementara untuk skema sewa awalnya dilakukan selama 3 tahun dari 2020 hingga 2023 dengan anggaran sebesar Rp581.790.000.000. Skema sewa ini kemudian diperpanjang hingga 2024 dengan nilai anggaran Rp634.206.669.744 untuk kebutuhan merchant sebanyak 200.067 unit.
Konstruksi perkara dari kasus perkara pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari 2020 sampai 2024 dengan nilai proyek Rp 2,1 triliun ini. Dia mengatakan diawali pada tahun 2019 sebelum pengadaan EDC dilaksanakan, EEL melakukan beberapa kali pertemuan dengan IU dan CBH.
