Langgar GCG
Meski demikian, menurut KPPU, Pertamina dan Medco melanggar azas good corporate governance (GCG) dalam proses penunjukan dan penetapan partner usaha. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) (BPH Migas) juga dinilai melanggar azas GCG.
Anggota KPPU, Dedi Martadisastra, menyatakan Pertamina-Medco selaku pelaku usaha di bidang minyak dan gas, seharusnya menggandeng BP Migas untuk melakukan pengawasan berdasarkan kontrak kerja sama yang dijalin Pertamina dengan pihak lain di bidang hulu. Bahkan, penentuan harga harus diproyeksi lebih dulu di hulu. Perusahaan (Pertamina) sifatnya operator, sementara BP Migas adalah regulator, ujarnya. Faktanya, Pertamina tidak melibatkan BP Migas. Karena itu, Pertamina-Medco dinilai melanggar azas keterbukaan informasi, accountability dan transparency.
Tresna P. Soemardi menjelaskan dalam kasus ini batasan antara hulu dan hilir belum didefinisikan secara tegas. Seharusnya, pemerintah bisa mendefinisikan hal itu. Sementara dalam pemeriksaan tidak ada kepastian soal itu ujarnya. Tresna berpendapat kerancuan mana usaha hilir dan hulu itu disebabkan karena pemerintah tidak melaksanakan GCG dan best practices.
Dedi menambahkan BP Migas dan BPH Migas seharusnya berkoordinasi untuk membuat plan of development antara lain untuk menentukan berapa kapasitas kilang dan harganya, jumlah cadangan gas dan penggunaannya, apakah untuk dalam negeri atau ekspor. BP Migas berhak mengetahui proyek gas alam cair itu karena gas adalah kekayaan negara. BPH Migas punya kewenangan sebelum titik penyerahan, ujar Dedi.
Masuk Substansi Perkara
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Energi Utama Rikrik Rizkiyana mengaku kecewa dengan penghentian perkara ini. Menurutnya, tindakan sekretariat KPPU sudah melampaui kewenangannya. Sebab pemeriksaan atas perkara ini sudah memasuki substansi perkara. Inikan baru tahap klarifikasi, tetapi kenapa alasan penghentian perkara sudah memasuki substansi perkara? ujar Rikrik kepada hukumonline.
Bukan itu saja, kejanggalan lain dari penghentian perkara ini, menurut Rikrik, yakni adanya semacam rekomendasi dari Komisioner KPPU yang menyatakan Pertamina dan Medco melanggar azas GCG. Masa ditahap klarifikasi sudah ada rekomendasi? Rekomendasi kan adanya di putusan akhir, kata Rikrik.
Jika sudah begini, niat Energi Utama untuk memperkarakan secara perdata Pertamina dan Medco ke pengadilan pun makin terbuka. Upaya hukum inilah yang pernah dikemukakan Rikrik pekan lalu. Kita mempunyai hubungan hukum perdata pada kedua perusahaan itu, ujar Rikrik waktu itu.
Rencana gugatan muncul lantaran Pertamina dan Medco dinilai telah melakukan pembiaran terhadap post bidding yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation. Post bidding adalah tindakan menambah atau mengurangi atau mengubah penawaran setelah penawaran dibuka. Dalam hal ini, setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, perusahaan asal Jepang itu merubah penawaran harga. Itu tidak fair, karena penawaran harga sudah ditutup ketika beauty contest, kata Rikrik.
Upaya PT LNG Energi Utama untuk memperkarakan Mitsubishi Corporation tak berbuah manis. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mementahkan laporan Energi Utama terkait dugaan kecurangan tender proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Donggi Senoro. Laporan terhadap kecurangan Mitsubishi Corporation itu dinilai tidak jelas dan tidak lengkap berdasarkan kualifikasi Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang Cara Penanganan Perkara di KPPU. Penghentian pemeriksaan perkara diputuskan dalam rapat koordinasi komisioner, Selasa (09/6) kemarin. Tidak cukup data untuk mendapatkan bukti awal untuk menentukan pelanggaran, ujar anggota KPPU, Tresna P. Soemardi, saat konferensi pers di gedung KPPU, Rabu (10/6).
Keputusan KPPU ini jelas menjadi pukulan telak buat Energi Utama. Pasalnya, penghentian pemeriksaan perkara terhadap kasus Senoro merupakan kali kedua. Sebelumnya pada 7 Januari 2009, KPPU menghentikan perkara yang sama. Alasan penghentian perkara ini mirip dengan alasan yang pertama, yakni tidak sesuai dengan kualifikasi Pasal 15 Perkom No. 1/2006. Komisi anti monopoli itu menilai laporan Energi Utama tidak jelas atau tidak lengkap. Namun Energi Utama tak patah arang, mereka kemudian kembali melaporkan Mitsubishi pada akhir Januari lalu. Nah, laporan inilah yang kembali dihentikan KPPU.
Seperti halnya laporan yang pertama, pada laporan yang kedua KPPU tidak menemukan pelanggaran terhadap Pasal 20, 21 dan 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Untuk memenangkan tender PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energy International Tbk masing-masing memiliki konsultan sendiri untuk menentukan pemenang. Medco bahkan menggandeng Price Waterhouse Coopers. Setelah menyeleksi delapan peserta tender, Pertamina dan Medco memilih Mitsubishi dan Mitsui sebagai dua peserta terbesar. Setelah memberikan penawaran kedua, Pertamina-Medco sepakat menunjuk Mistsubishi.
Kasubdit Pelaporan KPPU Gapprera Panggabean, menyatakan dugaan predatory pricing tidak terbukti. Penentuan nilai investasi awal ditentukan oleh Pertamina bukan oleh peserta tender. Setelah Mitsubishi terpilih, barulah Pertamina menunjuk konsultan untuk menghitung investasi pembangunan kilang minyak. Selain itu, saat diperiksa di KPPU, Pertamina menyatakan hasil praproyek akan diserahkan pada pemenang tender sehingga pemenang tender tak perlu melakukan praproyek.
