Pada saat itu, panitia hanya memberikan waktu tiga hari kalender atau satu hari kerja kepada para peserta lelang untuk menyusun dokumen penawaran. Dengan waktu yang sempit itu, serta sistem penilaian yang diterapkan oleh Panitian menyebabkan hanya ada dua peserta yang lolos, sari delapan peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti tender.
Menurut majelis komisi, tindakan panitia tender ini tidak sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tindakan para terlapor yang tidak kooperatif terhadap tim penyidik juga dijadikan pertimbangan untuk memperberat sanksi. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran para terlapor pada setiap proses pemeriksaan.
Atas tindakannya, para peserta tender ini harus menerima akibatnya. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dihukum untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp400 juta.
Sementara itu, untuk panitia tender, KPPU merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan selaku atasan Panitia Tender, untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender. KPPU juga mengingatkan agar Kepala Dinas Sulawesi Selatan memperhatikan ketentuan Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
