Kasubdit Kerjasama Kelembagaan KPPU Deswin Nur dalam kajiannya menjelaskan, hal utama yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebijakan ini adalah sejauh mana pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, memiliki kewenangan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap obat-obatan, baik obat bebas maupun obat resep.
Berdasarkan temuan KPPU, sambung Deswin, Depkes belum diberikan kewenangan dalam mengatur harga obat-obatan, khususnya obat bebas dan obat resep. Yang diatur oleh undang-undang adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan baku obat, obat-obatan, maupun peralatan kesehatan yang dibutuhkan dalam menyelanggarakan upaya kesehatan.
Kewenangan pemerintah masih minim
Menurutnya, kewenangan pemerintah dalam pengaturan harga obat sangat kecil. Dibandingkan dengan ribuan jenis obat yang beredar, pemerintah hanya mempunyai kewenangan mengatur harga obat yang masuk dalam kategori Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diperbarui setiap dua tahun sekali. Dari 232 jenis obat generik yang ada di Indonesia, yang masuk dalam DOEN hanya 153 jenis. Sisanya tidak termasuk dalam kategori obat esensial sehingga harganya ditentukan mekanisme pasar bersama dengan obat bebas, obat branded generik dan obat paten.
Berbeda dengan aturan kewenangan pemerintah dalam mengatur harga obat, aturan kewajiban pencantuman HET justru dapat dikaitkan dengan peraturan di bidang kesehatan, khususnya Peraturan Pemerintah No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, khususnya pada Bab VII tentang Penandaan dan Iklan. Dalam bab tersebut, menurut Deswin, dapat disimpulkan dari pencantuman kata-kata "sekurang-kurangnya" pada keterangan dalam penandaan dan informasi persediaan farmasi. Walaupun aturan di atas tidak menyebutkan kewajiban pencantuman HET pada kemasan obat atau persediaan farmasi, namun dengan adanya pernyataan "sekurang-kurangnya" tersebut, aturan pencantuman label menjadi fleksibel dan dapat ditambahkan.
Dengan demikian, demikian Deswin, pemerintah memiliki kewenangan untuk meminta pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam kemasan obat, baik itu berupa nama generik obat tersebut, maupun HETnya.
Ia mengatakan untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat dalam industri farmasi serta menurunkan harga obat di tingkat pembeli, maka Depkes dapat menyusun suatu harga referensi bagi setiap obat yang beredar di pasar berdasarkan nama generik obat tersebut. Harga ini sebaiknya ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Harga Jual Produsen (HJP) agar lebih objektif. Sementara untuk menjamin pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan harga ini, pemerintah, kata dia, dapat menetapkan atau mendirikan suatu lembaga independen sektoral yang didirikan berdasarkan Undang-undang.
Ia juga mengatakan perumusan HET yang diberlakukan atas seluruh jenis obat dan dengan berdasarkan harga netto apotek, sebaiknya dilakukan hanya pada jenis obat tertentu dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi serta omzet penjualan pada tingkat produsen, pedagang besar farmasi, dan apotek atau toko obat agar tercipta persaingan harga obat yang rasional.
















