KPPU Rilis Laporan Semester I 2025, Kasus Google Play dan Akuisisi TikTok-Tokopedia Jadi yang Terbesar
Terbaru

KPPU Rilis Laporan Semester I 2025, Kasus Google Play dan Akuisisi TikTok-Tokopedia Jadi yang Terbesar

Sedangkan kasus paling mencolok adalah praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google dalam sistem pembayaran Play Store yang berujung pada denda Rp202,5 miliar, angka tertinggi sepanjang semester ini.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit

Ia juga menyebut dugaan kartel suku bunga oleh 97 platform pinjaman online sebagai salah satu kasus terbesar yang akan diuji pada semester berikutnya, dengan nilai pasar mencapai Rp1.650 triliun. Sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar pada Agustus mendatang. 

Dari sisi pengawasan merger dan akuisisi, KPPU menerima 63 notifikasi transaksi dengan nilai total mencapai Rp244,05 triliun. Sektor teknologi, transportasi-logistik, energi, dan keuangan menjadi titik konsentrasi utama. Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Nusantara menjadi salah satu kasus besar yang diawasi ketat, dan hanya disetujui setelah TikTok menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh KPPU. 

Pada aspek advokasi kebijakan, KPPU memberikan saran terhadap beberapa isu strategis, seperti rencana pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk benang filamen dan pengawasan katalog elektronik pemerintah.

KPPU juga terus mendorong penerapan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan di berbagai kebijakan pemerintah daerah dan pusat, serta memperkuat budaya kepatuhan melalui 59 program compliance yang terdaftar, 21 di antaranya telah mendapat penetapan resmi dari KPPU. 

Selain itu, perlindungan UMKM juga menjadi perhatian KPPU, terutama melalui pengawasan kemitraan. Sebanyak 10 laporan kemitraan telah diselidiki, mayoritas dari sektor sawit dan transportasi daring. Di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, KPPU

berhasil memfasilitasi reformasi tata kelola kebun plasma yang berdampak langsung bagi lebih dari 1.600 petani mitra. 

Namun, di tengah pencapaian ini, KPPU menghadapi tantangan serius. Pemangkasan pagu anggaran sebesar 35,18 persen untuk tahun 2026, tanpa alokasi untuk advokasi dan penegakan hukum, dinilai Deswin sebagai ancaman nyata terhadap efektivitas kerja lembaga. 

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info