“Kita sulit membedakan apakah ini ada Kongres Advokat yang kelompok A, B, C. karena ada tiga yang melapor ke kami (Pengadilan Tinggi),” sambung Made.
Melihat adanya ‘ketidaksatuan’ di dalam organisasi profesi advokat, Made mengusulkan pemberian nama organisasi diberikan perbedaan. Sebab, jika nama organisasi advokat memiliki kesamaan secara mutlak namun pengurusnya bukan orang yang sama, hal itu akan menyulitkan ketika ingin melakukan sejumlah kegiatan, misalnya permohonan sumpah di pengadilan tinggi.
“Ke depan mungkin perlu nama yang berbeda sehingga memudahkan untuk membina organisasi dan para anggotanya,” usul Made.
Menanggapi hal itu, Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, mengatakan bahwa antara KAI kepengurusan Indra Sahnun Lubis dengan KAI yang dipimpin dirinya sendiri memang memiliki persamaan. Persamaan tersebut terkait kesamaan dalam hal mendapat pengakuan dan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Tadi sedikit Pak KPT menyinggung KAI ada tiga, PERADI ada tiga yang membedakan apa? Kebetulan KAI ini semua memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Tjoetjoe.
Namun terkait dengan nama, Tjoetjoe mengatakan, bahwa antara KAI yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Misalnya, KAI yang dia pimpin memiliki nama yang tetap yakni ‘Kongres Advokat Indonesia’. Sementara itu, KAI kepengurusan yang lain memiliki nama yang tidak sama dengan KAI yang ia pimpin. Selain itu, antara KAI yang satu dan lainnya juga memiliki moto yang berbeda.
“Kalau yang kami namanya ‘Kongres Advokat Indonesia’ hanya itu. Kalau yang lain ada tambahan, ada yang KAI 2008 dan ada tambahan di belakangnya. Kalau yang kami ‘Kongres Advokat Indonesia’. Untuk membedakan, moto yang lain Fiat Justitia Ruaet Caellum. Kalau kami motonya adalah Officio Nobile,” pungkasnya.