Berangkat dari pemahaman bahwa Pemilu 2009 kacau karena lembaganya yang tidak kompeten, Komisi II DPR mencoba mencari konsep lembaga penyelenggara dan pengawas yang lebih baik. Tema ini menjadi sentral pembahasan rapat dengar pendapat umum Komisi II dengan dua pakar pemilu, Hadar Navis Gumay dari Center for Electoral Reform (Cetro) dan Syamsudin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Keduanya diundang untuk memberikan masukan dalam rangka revisi UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sorotan sejumlah anggota Komisi II. Nurul Arifin, misalnya, mengusulkan agar Bawaslu dilebur menjadi satu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika dilebur, kata Nurul, badan pengawas ini tetap menjalankan tugas menerima dan meneruskan “Bawaslu tidak lebih dari hanya sekedar memata-matai. Bagaimana kalau fungsi pengawasan ini disatukan saja menjadi satu badan dengan KPU,” jelas Nurul.
Usulan Nurul bertolak belakang dengan pandangan beberapa koleganya. Rahardi Zakaria dari Fraksi PDIP, misalnya, menolak jika nantinya Bawaslu digabungkan dengan KPU. Dengan kondisi sekarang saja, kata Rahardi, Bawaslu kerap berkonflik dengan KPU. “Sepanjang masih di bawah subkoordinasi dari KPU, walaupun sudah diberi taring, tidak akan berbuah apapun,” ujarnya.
Anggota Komisi II lainnya, Gamari justru khawatir jika Bawaslu dijadikan satu dengan KPU maka lembaga pengawas tersebut pastinya akan melindungi KPU. “Inspektorat jenderal di departemen saja contohnya, tidak bisa memberikan pengawasan yang maksimal terhadap menterinya hingga sampai tahap pengadilan,” ujarnya.
Alex Litaay dari Fraksi PDIP menegaskan Bawaslu haruslah berdiri sendiri dan bahkan kewenangannya perlu ditambah. Penambahan itu di antaranya Jika sebelumnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan eksekutorial terhadap pelanggaran yang ditanganinya, maka dalam revisi UU Penyelenggara Pemilu, kewenangan tersebut harus diatur.
Alex justru mengusulkan agar mekanisme di Dewan Kehormatan (DK) KPU yang harus dibenahi. Dalam format yang ada saat ini, menurutnya sangatlah tidak ideal karena terlalu didominasi oleh unsur dari KPU dan Bawaslu. Makanya, Alex mengusulkan agar DK nantinya dibentuk oleh DPR dengan komposisi satu wakil dari KPU dan satu wakil dari Bawaslu. “Mereka hadir untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam lembaganya masing-masing,” tambahnya.
Di luar itu, sistem rekrutmen KPU juga diperdebatkan. Anggota Komisi II dari Fraksi PPP, AW Thalib berpendapat tim seleksi anggota KPU seharusnya tidak lagi dibentuk oleh Presiden, tetapi oleh DPR. Cara ini, kata Thalib, untuk mengeliminir anggapan bahwa KPU yang terpilih nantinya berpihak pada pemerintah. “Hal ini agar independensi tetap terjaga, tidak ada indikasi berpihak pada pemerintah yang berkuasa,” tukasnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly menambahkan apabila panitia seleksi dibentuk oleh presiden, maka akan kuat pengaruh kepentingan politik dari pemerintah terhadap anggota KPU terpilih. Sebaliknya, jika dibentuk oleh DPR, maka independensi anggota KPU terpilih lebih terjamin. “Jika tim dibentuk oleh DPR maka akan ada saling kontrol antar partai, sehingga independensi bisa lebih terjaga,” ujarnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat, Djufri menolak usulan tim seleksi dibentuk oleh DPR. “DPR adalah kumpulan dari banyak partai politik,” tegasnya. Ia mengusulkan cara terbaik untuk mendapatkan anggota KPU yang independen adalah jika seleksi dilakukan oleh lembaga independen, di luar DPR maupun pemerintahan. “Hal ini penting agar kesalahan nantinya tidak hanya dilimpahkan pada pemerintah saja atau DPR saja,” jelas Djufri.
Sistem presidensial
Dua pakar yang diundang mengemukakan pendapat yang agak bersebarangan. Syamsudin Haris menyatakan bahwa esensi dari sebuah pengawasan pemilu sebenarnya lebih ditekankan pada pengawasan publik. “Filosofi pengawasan pemilu itu adalah fungsi publik secara sukarela. Tidak lazim memang ada lembaga pengawas pemilu,” ujarnya.
Syamsudin mengaku pesimis penambahan kewenangan Bawaslu akan menjadi solusi. Ia justru melihat penambahan kewenangan akan menambah runyam konflik yang ada. “Akan ada konflik kekuatan, karena ada dua wewenang besar,” imbuhnya. Yang terbaik, menurut Syamsudin, adalah memperkuat kewenangan dari Dewan Kehormatan KPU, terutama untuk mengawal kode etik.
Soal rekrutmen anggota KPU, Syamsudin mengatakan sistem perekrutan dan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU haruslah tetap mengacu pada sistem pemerintahan yang diakui saat ini. “Kita harusnya kembali pada sistem kita yaitu Presidensial. Jadi biarkan presiden yang menentukan siapa yang akan menjadi pejabat publik (Anggota KPU) nantinya,” ujarnya.
Hadar Navis Gumay menegaskan kehadiran Bawaslu sebagai lembaga pengawas tetap penting demi pelaksanaan pemilu yang adil. “Perlu adanya check and balances,” ujarnya. Untuk itu, ia menolak usulan jika Bawaslu dibubarkan atau bahkan disatukan ke dalam KPU. Hadar justru berharap kewenanga Bawaslu diperkuat. “Misalnya untuk sanksi administrasi diberikan kepada Bawaslu. Sanksi pidana diberikan kepada penegak hukum yang berwenang,” Hadar mencontohkan.
Untuk rekrutmen anggota KPU, Hadar sependapat dengan Syamsudin. Hadar menilai sistem yang berlaku sekarang sudah tepat. “Yang salah kemarin adalah, tim seleksi yang dibentuk pemerintah adalah tim yang tidak paham soal pemilu. Hal ini mengakibatkan hasilnya tidak maksimal,” jelas Hadar.
