Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya semakin berat. Terlebih lagi saat diluncurkan sistem baru dalam pendaftaran hak jaminan kebendaan berupa fidusia online. Soalnya, ada beberapa tampilan atau format pendaftaran fidusia online yang membingungkan para notaris.
Dampaknya sangat mengkhawatirkan. Para notaris bisa diseret ke pengadilan untuk dimintakan pertangungjawabannya atas akta yang telah dibuatnya, baik sebagai saksi hingga berakhir menjadi terdakwa. Lebih lagi, notaris semakin was-was lantaran Mahkamah Konstitusi telah menganulir Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Alhasil, para notaris semakin mudah untuk dibawa menjadi saksi.
“Notaris harus waspada. Fidusia online ini bisa jadi menguntungkan dan bisa jadi musibah pula,” tutur notaris Jakarta Barat, Diah Sulistyani Muladi, saat menjadi pembicara dalam seminar sosialiasi fidusia online di Jakarta, Selasa (25/6).
Salah satu catatan penting dari Listy mengenai tampilan fidusia online adalah mengenai tidak adanya fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tampilan hanya dituliskan “SESUAI AKTA NOTARIS”. Hal ini cukup membahayakan bagi notaris dan aktanya.
Tanpa uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, sistem ini rawan fidusia ulang. Padahal, penjaminan fidusia lebih dari satu kali bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. “Bagaimana mengetahui objek benda apabila uraian mengenai objek tersebut tidak diuraikan. Hanya dikatakan ‘SESUAI AKTA NOTARIS’,” urainya lagi kepada hukumonline.
Notaris yang bertugas di Jakarta Pusat, Dewi Tenty Septi Artiang, pada dasarnya menyambut baik fidusia online. Hanya saja, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga harus memperhatikan keamanan notaris. Lantaran tidak memfasilitasi uraian mengenai benda yang dijaminkan fidusia, para notaris dapat terancam pidana. Soalnya, pihak yang melanggar Pasal 17 UU Jaminan Fidusia tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta.
Lebih lagi, menurut Dewi, format tersebut baru memfasilitasi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor. Padahal, banyak jenis jaminan fidusia selain kendaraan bermotor. Sebut saja terkait dengan perkebunan dan dermaga. Alhasil, Dewi mengaku kesulitan saat memasukkan data-data objek jaminan fidusia ke dalam format.
Terlepas dari ancaman tersebut, Dewi mengingatkan bahwa esensi dari suatu lembaga jaminan adalah agar kreditor mendapatkan kedudukan yang didahulukan dari kreditor lainnya apabila terjadi eksekusi terhadap objek fidusia. Apabila terjadi fidusia ulang, esensi tersebut menjadi hilang.
“Menurut saya, harusnya format untuk uraian tersebut ya dijabarkan saja. Biarkan saja para notarisnya ngisi uraian benda tersebut,” tutur Dewi menyebutkan solusi atas persoalan tersebut.
Lihat SID BI
Pada mulanya, Listy merasa senang dengan ide kreatif yang dilakukan Ditjen AHU dalam mempermudah pendaftaran jaminan fidusia ini. Dengan fidusia online, waktu para notaris menjadi lebih efisien. Pendaftaran dapat dilakukan lebih singkat dan cepat serta dapat dilakukan pendaftaran di kantor Notaris.
Namun, rasa senang tersebut buyar ketika melihat tampilan fidusia online. Soalnya, Listy berharap fidusia online seperti Sistem Informasi Debitor Bank Indonesia (SID BI). Menurutnya, para kreditor seperti perbankan dapat melacak para debitornya melalui SID BI ini. Berharap demikian, melalui fidusia online ini, para notaris juga dapat mengetahui benda-benda apa saja yang telah dijaminkan dengan jaminan fidusia. Sehingga, notaris dapat terhindar dari masalah hukum dan para penerima fidusia juga merasa aman.
“Saya kecewa ketika mengetahui fidusia online itu hanya seperti ini. Jadi, buat apa fidusia online kalau hanya sekadar sertifikat aja,” pungkasnya.
Menanggapi rasa kecewa ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Audy Murfi hanya mengatakan fidusia online ini masih dalam tahap proses. Ditjen akan mengakomodasi seluruh masukan dari para notaris demi sistem yang lebih baik. “Ini masih proses,” tuturnya.
