Kubu Ical Pastikan Tak Ada Pergantian Fraksi
Berita

Kubu Ical Pastikan Tak Ada Pergantian Fraksi

Berdasarkan putusan sela yang ditetapkan PTUN Jakarta, kubu Ical menyurati pimpinan DPR.

FAT
Bacaan 2 Menit
Sekjen Golkar Idrus Marham. Foto: SGP
Sekjen Golkar Idrus Marham. Foto: SGP
Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham mendatangi pimpinan DPR. Kedatangan Idrus bermaksud untuk menyampaikan surat kepada pimpinan dewan yang berisi bahwa tak ada perubahan atau pergantian pengurus Fraksi Golkar di DPR.

Hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada putusan sela yang ditetapkan PTUN Jakarta. Sehingga, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham atau hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Riau beberapa tahun lalu, masih sebagai pengurus partai yang sah di mata hukum.

"Kami pengurus merasa perlu mengirim surat pada pimpinan DPR bahwa tidak ada pergantian dan perubahan Fraksi Golkar termasuk kelengkapan dewan dari Golkar," kata Idrus di Komplek Parlemen di Jakarta, Kamis (2/4).

Ia mengatakan, berdasarkan putusan sela PTUN Jakarta itu, maka pelaksanaan surat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menetapkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono ditunda. Idrus berharap hal ini bisa menjadi dasar bagi pimpinan dewan dalam merespon persoalan Partai Golkar di DPR.

Menurutnya, jika ke depan terdapat pihak atau oknum yang bertindak tak menghormati putusan sela majelis PTUN Jakarta, maka bisa terancam tindak pidana. Ia menilai, seluruh warga negara wajib mengikuti putusan sela PTUN Jakarta tersebut.

"Semua warga negara harus mengikuti putusan penundaan tersebut, jika tidak dilaksanakan maka tindakan itu merupakan pidana untuk itu penegak hukum harus memprosesnya," kata Idrus.

Ia tak menampik bahwa sejumlah orang dari Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie telah melaporkan Menkumham Yasonna ke aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan KPK. Menurutnya, Menkumham Yasonna diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan semua tugasnya sebagai menteri, termasuk penetapan kubu Agung Laksono sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah.

Ia berharap, laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maupun Komisi III DPR selaku mitra kerja Kepolisian dan KPK. "Tinggal pada pimpinan DPR khususnya Komisi III mengontrol dan mendesak termasuk laporan mandat Munas di Ancol," kata Idrus.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar di DPR kubu Aburizal Bakrie, Ade Komaruddin menyambut baik putusan sela yang dibacakan oleh hakim PTUN Jakarta. Keputusan yang menunda terhadap surat Menteri Hukum dan HAM itu dinilai sebagai bentuk kebenaran yang mulai muncul.

“Keputusan akhirnya juga akan dimenangkan oleh kami sebagai kebenaran,” katanya.

Atas putusan sela tersebut, lanjut Ade, Partai Golkar yang tercatat dalam Kementerian Hukum dan HAM adalah Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal. Begitu juga, susunan kepengurusan partai di tingkat bawah.

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo juga mengapresiasi putusan sela yang telah dibacakan hakim. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindakan yang sangat berani oleh hakim karena bersinggungan dengan kepentingan dari pihak lain.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info