Kurator Puguh Nilai Dakwaan Jaksa Tak Cermat
Berita

Kurator Puguh Nilai Dakwaan Jaksa Tak Cermat

Penjelasan persetujuan hakim pengawas tentang surat laporan kurator tertanggal 12 Mei yang tertuang di dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua tak sama.

Fat
Bacaan 2 Menit
Terdakwa suap Puguh Wirawan nilai dakwaan jaksa tak cermat dalam eksepsinya. Foto: SGP
Terdakwa suap Puguh Wirawan nilai dakwaan jaksa tak cermat dalam eksepsinya. Foto: SGP

Terdakwa suap Puguh Wirawan kembali menjalani sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/9). Dalam nota keberatan (eksepsi), penasehat hukum terdakwa menegaskan bahwa uraian perbuatan materiil (fakta) yang disampaikan penuntut umum dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

 

Bahkan, kata pengacara terdakwa, Sheila A Salomo, uraian perbuatan terdakwa juga tidak disebutkan secara terang (obscuur) terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan. Ketidakcermatan tersebut, menurutnya, terkait persetujuan hakim pengawas tentang surat laporan kurator tertanggal 12 Mei tersebut yang tertuang di dalam dakwaan pertama.

 

Dalam uraian dakwaan pertama pada halaman lima garis datar ketiga dikatakan bahwa ‘dengan maksud agar Syarifuddin segera memberikan persetujuan tentang laporan kurator tertanggal 12 Mei 2011 tersebut’. Menurut Sheila, dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa persetujuan yang dimaksud belum diberikan oleh hakim pengawas.

 

Sedangkan dalam dakwaan kedua, penuntut umum menjelaskan bahwa terdakwa yang telah memberikan uang Rp250 juta kepada Hakim Syarifuddin sebagai ucapan terima kasih selaku hakim pengawas yang telah memberikan persetujuan penjualan aset boedel pailit tanah SHGB 7251. Pemberian persetujuan inilah yang menjadi kontradiksi antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua.

 

"Dengan demikian yang menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya perbuatan materiil persetujuan itu sudah terjadi atau belum? Dari uraian di atas ternyata terdapat pertentangan perbuatan materiil antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua," ujar Sheila.

 

Keberatan terdakwa yang lain, kata Sheila, mengenai tak dijelaskannya kepentingan Puguh meminta persetujuan hakim pengawas terhadap penjualan SHGB 7251. Menurutnya, dalam penjualan boedel pailit itu sendiri tidak diperlukan persetujuan hakim pengawas, namun menjadi wewenang dan tanggung jawab kurator sepenuhnya.

 

"Oleh karena itu ada atau tidaknya persetujuan hakim pengawas, tindakan kurator tetap sah dengan tetap mengingat ketentuan Pasal 78 UU No. 37 Tahun 2004," kata Sheila. Pasal tersebut berbunyi, tidak adanya kuasa atau izin dari hakim pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan kurator terhadap pihak ketiga. Ayat keduanya dijelaskan bahwa sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditor.

 

Sebelumnya, jaksa mendakwa Puguh telah menyuap Rp250 juta ke Syarifuddin, agar hakim pengawas kepailitan tersebut memberikan persetujuan perubahan asset boedel pailit SHGB 7251 menjadi asset non boedel pailit tanpa penetapan pengadilan.

 

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Dan dakwaan kedua dijerat Pasal 13 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Korupsi. Dengan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp250 juta. 

 

Majelis Hakim yang dipimpin Mien Trisnowati mengatakan, sidang dilanjutkan dua hari lagi dengan agenda tanggapan jaksa atas nota keberatan terdakwa. "Sidang dilanjutkan pada tanggal 8 September 2011," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info