Untuk mengoptimalkan pengawasan hakim, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu seriring sejalan. Jika terus mengandalkan kekuasaan masing-masing lembaga, persoalan pengawasan hakim akan terus muncul. Harus ada ‘klik’ di antara kedua lembaga untuk membangun peradilan berintegritas.
Demikian benang merah yang dapat ditarik dari diskusi ‘Membangun Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Etika Hakim dan Peradilan yang Berintegritas’, yang diselenggarakan Laboratorium Hukum FH Universitas Bangka Belitung, Senin (2/11).
Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Anthon F. Susanto, ada relasi kuasa antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Relasi itu dapat dilihat dari titik singgung kewenangan masing-masing yang disebutkan baik dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang yang mengatur kedua lembaga. Jika kuasa terus yang dikedepankan, maka akan selalu timbul masalah.
Itu sebabnya, Rio Armanda Agustian, menyarankan agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersama-sama bergandengan tangan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apalagi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) disusun kedua lembaga. Penegakannya pun perlu dilakukan bersama-sama agar tercipta hakim dan peradilan yang berintegritas.
“KY dan MA harus seiring sejalan dalam menegakkan kode etik hakim,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung itu di acara yang sama. “Tanggung jawab mewujudkan peradilan yang dihormati dan dipercaya publik ada di pundak kedua lembaga,” sambung Rio.
Dijelaskan Rio, kehadiran Komisi Yudisial sejatinya dimaksudkan untuk menjaga independensi dan integritas hakim. Sesuai UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Lebih lanjut, Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 menerangkan dalam rangka menjalankan wewenang tadi, Komisi Yudisial mempunyai beberapa tugas. Pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH. Ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup. Keempat, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEEPH. Kelima, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
