Komisi Yudisial (KY) menyarankan agar Mahkamah Agung (MA) memperbaiki proses rekrutmen hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), baik karier maupun adhoc. Demikian salah satu rekomendasi hasil penelitian KY terhadap tiga pengadilan khusus yakni pengadilan pajak, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial (PHI).
“Sistem rekrutmen hakim tipikor masih tertutup oleh MA,” kata Komisioner KY Bidang Litbang dan SDM Jaja Ahmad Jayus dalam jumpa pers atas hasil penelitian KY mengenai Pengadilan Khusus di Gedung KY Jakarta, Rabu (28/12).
Hasil penelitian ini merupakan hasil kajian tim peneliti KY bersama tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dilakukan pada periode Agustus-September 2011 terhadap aspek kelembagaan dan kewenangan pengadilan pajak, PHI, dan tipikor di sejumlah kota.
Jaja menjelaskan dalam sistem rekrutmen hakim karier tipikor yang dilaksanakan MA masih cenderung tertutup. MA hanya mengirimkan surat kepada ketua pengadilan negeri untuk mengirimkan calonnya untuk mengikuti seleksi tertulis, wawancara langsung, dan pembuatan makalah dan kemudian ditetapkan nama-nama terpilih.
Nama-nama yang lulus akan diikusertakan pelatihan hakim tipikor untuk memperoleh sertifikasi hakim karier pengadilan tipikor. Saat ini sudah ada 900 hakim yang sudah lulus sertifikasi hakim tipikor dari 11 angkatan. “Namun, dalam prakteknya list surat MA adalah kebanyakan para hakim senior atau petinggi pengadilan negeri kabupaten atau kota. Sistem seleksi hakim karier tipikor ini cenndrung tertutup atau minus partisipasi masyarakat dan KY,” ujar Jaja.
Sementara untuk rekrutmen hakim adhoc tipikor, kata Jaja, terdapat persoalan integritas dan rekam jejak calon yang tidak ketat. Misalnya, hakim adhoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel, yang diketahui mantan terdakwa kasus korupsi.
“Khusus untuk expertise dan kualitas moral hakim adhoc perlu diterapkan prinsip local by local job yaitu merekrut warga lokal terbaik yang memenuhi syarat, terutama untuk hakim adhoc,” jelas Jaja.
Menurut hasil penelitian pada 2010, 108 orang lulus seleksi hakim adhoc. Dari jumlah tersebut 30 calon dialokasikan untuk hakim adhoc tingkat banding, 74 untuk tingkat pertama dan empat orang di tingkat kasasi. Sementara pada 2011, hakim adhoc tingkat pertama sebanyak 30 orang dan tingkat banding sebanyak 54 orang.
Karena itu, hasil penelitian merekomendasikan agar sistem rekrutmen hakim tipikor yang cenderung tertutup perlu dievaluasi dan reformulasi agar sistemnya menjadi lebih transparan, akuntabel, dan lebih melibatkan partisipasi masyarakat. “Reformulasi sistem ini juga berlaku untuk sistem rekrutmen hakim adhoc tipikor dengan melibatkan pihak terkait, seperti KY, KPK, dan instansi lainnya,” sarannya.
Meski demikian, Jaja mengakui penelitian soal pengadilan tipikor ini tidak terkait dengan banyaknya vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tipikor yang marak beberapa waktu lalu di berbagai daerah. Menurutnya, masalah vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Bandung, Samarinda, Lampung dan Surabaya masih terus dalam pemantauan kasus per kasus oleh KY.
“Kalau menyangkut pembebasan itu menyangkut pembuktian di persidangan dan itu hak para hakim. Apakah hakim itu menguasai materi itu persoalan lain yang KY terus menerus melakukan pemantauan,” akunya,
Di bawah MA
Selain itu, hasil penelitian KY juga merekomendasikan agar pengadilan pajak sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Alasannya, aspek organisasi, administrasi dan organisasi pengadilan pajak yang di bawah Kementerian Keuangan mengganggu independensi dan imparsialitas hakim pajak.
“Mengingat dualisme kelembagaan pengadilan pajak sangat rentan terjadinya abuse of power serta cenderung mengganggu independensi dan imparsialitas hakim pengadilan pajak, maka perlu dilakukan reformasi penataan kelembagaan yang mengembalikan fungsi pengadilan dalam satu atap dibawah lembaga yudikatif (MA, red),” kata Jaja.
Dalam penelitian terungkap, pihak pemohon keberatan pajak banyak yang mengeluh saat diadili di pengadilan pajak seperti dikeroyok oleh aparatur Kemenkeu. Apalagi, berdasarkan UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah jenis peradilan tata usaha negara (TUN).
“Kalau berada di bawah ranah peradilan, maka perihal teknis pembinaan dan administrasi organisasi sepenuhnya berada di bawah MA,” jelas Jaja.
KY juga menilai sentralisasi pengadilan pajak di pusat merugikan para pihak di daerah. Karena itu, terdapat tiga opsi sebagai solusi, pertama mendirikan kantor pengadilan pajak permanen di daerah, kedua pembentukan kantor semi permanen, ketiga penyelenggaraan sidang keliling di daerah.
