Komisi Yudisial (KY) menegaskan sikap tegas terhadap praktik pelanggaran etik hakim yang bersifat transaksional. Ketua Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim KY, Setyawan Hartono, menilai tidak boleh ada toleransi maupun alternatif sanksi bagi hakim yang terbukti memperdagangkan perkara demi keuntungan pribadi.
Ia mengatakan, pandangan tersebut sejalan dengan sikap yang selama ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Menurutnya, pelanggaran transaksional merupakan bentuk penyimpangan paling serius karena berkaitan langsung dengan integritas moral hakim dalam menjalankan tugas yudisial.
“Terhadap pelanggaran hakim yang bersifat transaksional, artinya pelanggaran yang terkait dengan penanganan perkara dengan mengambil keuntungan, tu tidak ada alternatif. Rekomendasinya sudah pasti pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Selasa (23/12).
Baca Juga:
- Komisioner Baru KY Prioritaskan Integritas Hakim dan Penyelesaian Ratusan Laporan Publik
- Komisi Yudisial Ingatkan Pentingnya Syarat Integritas di Lembaga Peradilan
Ia menjelaskan, meskipun dalam sistem sanksi terdapat berbagai jenis hukuman, untuk pelanggaran transaksional sanksi lain dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, KY mendorong agar ketentuan tersebut ditegaskan dalam bentuk pedoman atau standar operasional prosedur (SOP). Menurut Setyawan, kepastian sanksi pemecatan tanpa kompromi diharapkan membuat hakim berpikir seribu kali sebelum melakukan pelanggaran etik yang bersifat transaksional.
Selain penindakan, KY juga mendorong penguatan aspek pencegahan melalui kebijakan rekrutmen, khususnya dalam seleksi calon hakim agung. Ia menilai persyaratan yang ada saat ini masih perlu diperketat agar sejak awal hakim menjaga rekam jejak etiknya. Maka dari itu, ia mendorong agar hakim yang pernah dijatuhi sanksi sedang tidak dapat mencalonkan diri sebagai hakim agung.
“Selama ini syarat administratifnya hanya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal jenis sanksi itu banyak. Kami mendorong agar paling tidak sanksi sedang sudah menjadi penghalang administratif untuk mencalonkan diri sebagai hakim agung,” katanya.
