Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Utama

Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan sejumlah regulasi yang berhubungan dengan penegakan arbitrase. Seperti Keppres No. 34/1981, Perma No. 1/1990, UU No. 30 Tahun 1999, sampai yang terbaru Perma No. 3/2023.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Counsel SIAC Sherly Gunawan (kiri) dan Office Managing Partner Hogan Lovells DNFP Jakarta, Chalid Heyder (kanan), dalam diskusi bertajuk 'Navigating Indonesia-Related Investment, Commercial, and Construction Arbitration', Rabu (12/6/2024) di Jakarta. Foto: FKF
Counsel SIAC Sherly Gunawan (kiri) dan Office Managing Partner Hogan Lovells DNFP Jakarta, Chalid Heyder (kanan), dalam diskusi bertajuk 'Navigating Indonesia-Related Investment, Commercial, and Construction Arbitration', Rabu (12/6/2024) di Jakarta. Foto: FKF

Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Salah satunya melalui arbitrase sebagai penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam menggunakan metode arbitrase dapat dilakukan melalui institusi/lembaga arbitrase nasional maupun arbitrase internasional.

“Hukum (pelaksanaan putusan arbitrase internasional) di Indonesia seperti yang Anda lihat telah diratifikasi pada tahun 1981. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958. Kemudian pada tahun 1990, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing,” ucap Office Managing Partner Hogan Lovells DNFP Jakarta, Chalid Heyder, dalam diskusi bertajuk "Navigating Indonesia-Related Investment, Commercial, and Construction Arbitration" yang diselenggarakan oleh ICCA bekerja sama dengan Hugan Lovells DNFP, Rabu (12/6/2024) di Jakarta.

Baca Juga:

Setelah itu, pemerintah menerbitkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Setelah lebih dari dua dekade, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Ia menerangkan untuk memastikan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, ada beberapa persyaratan pelaksanaan yang perlu dipenuhi. Diantaranya, putusan arbitrase internasional diberikan oleh arbiter di negara yang terikat perjanjian internasional dengan Indonesia untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut; putusan hanya berlaku terhadap kasus-kasus yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut hukum Indonesia.

“Selain itu, pelaksanaan putusan di Indonesia hanya terbatas pada putusan yang berkaitan dengan ketertiban umum. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia sendiri memerlukan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terakhir, jika putusan tersebut menyangkut negara Republik Indonesia, maka pelaksanaannya memerlukan eksekutor dari Mahkamah Agung RI yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” jelasnya.

Terdapat beberapa perubahan dalam penegakan arbitrase setelah terbitnya Perma No. 3/2023. Sebelum Perma, proses penegakan hukum tidak memiliki prosedur dan peta jalan yang jelas. Namun, setelah Perma No. 3/2023 terbit, proses penegakan hukum menjadi lebih sederhana. Bahkan, pengajuan pendaftaran dan penegakan hukum dapat dilakukan secara elektronik. Terkait pendaftaran, jika majelis arbitrase ditunjuk oleh lembaga arbitrase, maka pendaftaran diajukan ke lembaga arbitrase tersebut.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait