Kuasa Hukum Rendy, Andi Mulya Siregar menegaskan PHK yang dilakukan Garuda terhadap kliennya telah melanggar Pasal 153 ayat (1) huruf d dan i UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut berisi larangan bagi pengusaha untuk mem-PHK karyawannya dengan alasan buruh/pekerja menikah atau adanya perbedaan status perkawinan.
Seseorang tak boleh di-PHK lantaran menikah lagi atau bercerai yang menyangkut status perkawinan seseorang. Mau dia janda, duda kek, atau mau kawin lagi kek, gak ada alasan Garuda mem-PHK karyawannya karena ini menyangkut hak privat seseorang, ujar Andi kepada hukumonline.
Terkait adanya pelanggaran PKB, Andi menilai pihak Garuda salah menafsirkan Pasal 50 PKB. Menurutnya, ketentuan tersebut sebenarnya merujuk pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bukan merujuk pada PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
Terlebih, Rendy bukan berstatus PNS, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan dalam PP No. 10 bukan merupakan syarat mutlak, hanya syarat administratif yang berlaku buat PNS. Bagaimana kalau pihak Garuda tak mengizinkan karyawannya bercerai, apa itu tak menyalahi hak privat seseorang? ujar Andi balik bertanya.
Lebih jauh, Andi menambahkan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan mengenai keberlakuan UU Ketenagakerjaan bagi pegawai BUMN. Ketentuan tersebut menyebutkan bagi karyawan BUMN terkait pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai peraturan di bidang ketenagakerjaan. Jadi tak ada hubungannya dengan PP No. 10 Tahun 1983, imbuhnya.
Lantaran pihak manajemen tak bersedia mempekerjakan kembali, dalam gugatannya, Rendy menuntut hak-haknya seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan beberapa tunjangan lain yang berlaku di perusahaan. Kita menuntut ke Garuda totalnya sebesar 19,629 miliar, ini merupakan tuntutan terbesar sepanjang sejarah adanya PHI, ujar Andi.
Dipersamakan
Dihubungi terpisah, kuasa hukum perusahaan Yanuar A Lubis membantah jika ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 hanya berlaku bagi PNS. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa yang dipersamakan dengan PNS adalah pegawai bulanan disamping pensiunan, pegawai bank milik negara, dan pegawai BUMN.
















