Menurutnya, kewajiban izin perceraian dari pejabat berlaku juga bagi pegawai BUMN sebagaimana ditentukan dalam Pasal I ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990. Menurut Pasal 15 PP No. 45, pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi hukuman berat yang jenis sanksinya mengacu PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS, seperti demosi atau PHK, kita kenakan PHK buat Rendy, ujar Yanuar.
Terkait keberlakukan UU No. 13 Tahun 2003 bagi pegawai BUMN, Yanuar membenarkan bahwa UU tersebut berlaku bagi pegawai BUMN, khususnya yang menyangkut proses PHK. Namun UU Ketenagakerjaan tidak mengatur bentuk dan sanksi pelanggarannya. Bentuk dan sanksi pelanggarannya diatur dalam PP yang sampai saat ini belum dicabut.
Perkara meminta izin atasan untuk menikah lagi maupun bercerai, kata Yanuar, bukan kali pertama ini terjadi di perusahaan. Jadi PHK ini bukan karena like and dislike. Sebelumnya sudah lima kasus terjadi dan memang prosesnya harus minta izin atasan, imbuh Yanuar.
Lebih lanjut ia menjelaskan pada dasarnya perceraian itu bukan semata-mata karena adanya izin atasan, melainkan karena adanya putusan pengadilan. Captain Rendy sudah jelas di BAP-nya (saat diperiksa dalam proses skorsing) pernah bilang dia gak butuh izin atasan, itu ada di bukti kita, ungkapnya.
Persidangan perkara ini sendiri sudah memasuki tahap pembuktian. Kita nantikan saja bagaimana majelis hakim pimpinan Makmun Masduki menilai perkara ini.
















