Tanpa gembar-gembor peluncuran berbagai portal seperti di Jakarta juga mulai berkembang di daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Takalar di Kalimantan bekerjasama dengan Divisi Riset dan Teknologi Informasi (RisTI) PT Telkom telah mengaplikasikan layanan pemerintahan melalui sistem terkomputerasi dan berbasis web.
Kabupaten Kutai Timur dan RisTI sepakat mencanangkan cara menjalankan pemerintah dan melayani masyarakat di masa datang secara efisien, efektif, dan transparan serta accountable, dan seketika.
Selain itu, sifatnya kapan saja bisa diakses dengan membangun pelayanan administrasi dengan pemanfaatan TI dan internet dalam keseharian tugas pemerintahan daerahnya, misalnya dalam hal pengurusan KTP, IMB serta STNK dan BPKB.
Di Jakarta, sistem layanan pemerintahan yang terpadu secara elektronis lainnya adalah dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui payment online system pada bank-bank yang ditunjuk.
Menurut Hasan Rachmany, Direktur PBB Dirjen Pajak, peningkatan pelayanan melalui pemberlakuan pembayaran PBB yang terpadu ini telah membawa peningkatan pada pendapatan daerah.
Pada tahun pertama aplikasi sistem terpadu ini di DKI, kenaikan PBB dan HTB sebesar 60% dari Rp500 miliar menjadi Rp800 miliar. Hal ini juga dirasakan di Takalar dan Kutai Timur. Pelayanan menjadi lebih cepat, sehingga total volume pelayanan meningkat sangat drastis.
Standarisasi
Masalah utama dalam e-government ini adalah standarisasi, khususnya dalam sistem yang digunakan. Hal ini diperlukan agar tercipta interkoneksi antar-berbagai daerah yang ada di Indonesia. Standarisasi ini juga menjadi salah satu program Kantor Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang nantinya diharapkan dapat menunjang tugas utama Meneg PAN yaitu menciptakan good governance.
















