Lebih lanjut, Mahrita menjelaskan Posbakum Desa merupakan hasil sinergi antara desa melalui Paralegal Desa dan Organisasi Bantuan Hukum. Paralegal Desa berfokus pada penyelesaian kasus secara non-litigasi, seperti penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat, serta mediasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik.
Sementara itu, jika ada kasus yang tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi, maka Organisasi Bantuan Hukum akan mengambil peran untuk membawa kasus tersebut ke ranah litigasi. Dalam kondisi demikian, Paralegal Desa bertugas menghubungi Organisasi Bantuan Hukum untuk menindaklanjuti perkara yang lebih kompleks.
“Dalam keadaan yang seperti ini, Paralegal Desa akan menghubungi Organisasi Bantuan Hukum untuk menindaklanjuti kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Paralegal Desa,” tambah dia.
Di akhir kegiatan, Mahrita berharap agar para Paralegal Desa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa LBH Fakultas Hukum Universitas Pattimura akan terus mendampingi dan siap membantu kapanpun diperlukan demi meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum melalui Posbakum Desa.
Dengan adanya coaching ini, diharapkan keberadaan Posbakum di desa-desa dapat semakin efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, serta memperkuat kapasitas Paralegal Desa dalam menjalankan peran mereka sebagai jembatan utama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat desa.
“Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura akan selalu ada dan bersedia kapanpun diperlukan dalam rangka menunjang progresivitas dari Paralegal Desa untuk pemberian bantuan hukum yang berkualitas melalui Posbakum di Desa,” tutupnya.
