Itulah salah satu permintaan LBH Jakarta kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataan sikapnya yang diterima hukumonlie, LBH Jakarta juga mendorong agar dilakukan perkara khusus atas kasus BW dan AS di Mabes Polri.
LBH Jakarta yakin pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejaksaan Agung adalah tindakan mematikan gerakan antikorupsi. “Langkah yang diambil oleh pimpinan KPK ini menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi dan lembaga antirasuah,” ujar Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta.
LBH Jakarta juga menilai pelimpahan kasus BG membuktikan scenario yang sempurna pelemahan KPK. Langkah ini dianggap sebagai kelanjutan dari proses pelemahan yang terjadi sebelumnya. “Kita tidak bisa membiarkan skenario ini diteruskan dan harus melakukan berbagai cara untuk menghentikannya agar KPK dan pemberantasan korupsi bisa terselamatkan,” ujarnya.
















