Hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan Tahun 2018 menunjukan ada berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terutama terkait adanya defisit anggaran BPJS sebesar Rp9,1 triliun pada tahun 2018.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai dari hasil audit itu terlihat beban DJS untuk biaya manfaat (INA-CBGs dan kapitasi) sebesar Rp98,4 triliun. Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 diproyeksikan biaya manfaat itu hanya Rp87,33 triliun, sehingga ada kelebihan sebesar Rp11 triliun.
Kelebihan itu menurut Timboel mengindikasikan direksi BPJS Kesehatan belum mampu mengendalikan biaya manfaat. Selain itu, BPKP menemukan ada inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS sebesar Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi.
Untuk total pendapatan yang diterima dari iuran peserta selama 2018, BPJS Kesehatan berhasil menghimpun sampai Rp82,23 triliun. Jumlah tersebut melebihi RKAT 2018 yang ditetapkan sebesar Rp79,77 triliun. Tapi untuk segmen peserta bukan penerima upah (PBPU) hanya Rp8,96 triliun atau 11 persen dari total pendapatan iuran.
Menurut Timboel jumlah ini masih di bawah target RKAT tahun 2018 sebesar Rp9,23 triliun. Persoalan PBPU ini terus terjadi setiap tahun dengan utang iuran PBPU tergolong tinggi di atas Rp2 triliun. Karena itu, hasil audit BPKP menyebut tingkat kolektabilitas iuran PBPU hanya 53,72 persen, di bawah target yang ditetapkan yakni 60 persen. Klaim PBPU juga besar mencapai 31 persen dari total klaim seluruh segmen peserta.
Persoalan kepesertaan PBPU ini, lanjut Timboel, harus menjadi perhatian pemerintah dan BPJS Kesehatan. Selain utang iuran yang sangat tinggi dibanding segmen kepesertaan lainnya, besaran iuran PBPU juga layak disesuaikan dengan perhitungan aktuaria terutama iuran untuk kelas 3 dan 2.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, salah satu isinya mewajibkan pendaftaran sebagai peserta JKN untuk PBPU dan BP paling lambat 1 Januari 2019. Bagi Timboel, regulasi ini bisa berjalan baik jika dibarengi dengan penerapan sanksi administratif sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No.86 Tahun 2013. Dengan jumlah kepesertaan yang besar dan rutin membayar iuran diharapkan mampu mengatasi persoalan utang iuran dari segmen PBPU.
“Sayangnya seluruh Kementerian dan Lembaga pemerintahan belum mau mendukung pelaksanaan PP No.86 Tahun 2013 ini,” kata Timboel saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/6/2019). Baca Juga: BPJS Kesehatan Siap Benahi Temuan BPKP
Bagi Timboel lemahnya penegakan hukum membuat pelaksanaan program JKN tidak optimal. Lemahnya penegakan kepatuhan menurut Timboel juga terlihat dari hasil audit BPKP yang menyatakan ada 50.475 badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan 52.810 pekerja belum didaftarkan perusahaannya dalam program JKN.
Kemudian 2.348 badan usaha melaporkan gaji karyawan di bawah upah yang sebenarnya. Masalah ini sudah terjadi sejak lama dan belum dapat diselesaikan direksi BPJS Kesehatan secara sistemik. Sekalipun pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi JKN, tapi belum mampu meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) dan bukan pekerja (BP).
Padahal Inpres No.8 Tahun 2017 mewajibkan sejumlah lembaga seperti Kejaksaan, Pengawas Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan secara bersama melakukan penegakan hukum. “Seluruh badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya pada program JKN paling lambat 1 Januari 2015, tapi sampai sekarang masih banyak badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya,” ungkapnya.
Jika membandingkan jumlah peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta JKN kategori PPU, Timboel menghitung ada selisih 2 juta peserta. Jika selisih itu bisa dikejar, berpotensi menambah pemasukan iuran sebesar Rp4 triliun untuk BPJS Kesehatan.
Untuk mengatasi sisa utang Jaminan Kesehatan sebesar Rp9,15 Triliun sampai 31 Desember 2018 yang akan dibawa menjadi beban di tahun 2019, Timboel mengusulkan pemerintah melakukan pembenahan sistemik pelaksanaan JKN. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Perpres No.82 Tahun 2018 yang mengamanatkan untuk meninjau besaran iuran JKN paling lama 2 tahun sekali.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat belum lama ini di DPR, Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni memperkirakan defisit yang dialami program JKN setiap bulan sekitar Rp2 triliun. Segala kebijakan pemerintah untuk memperbaiki JKN harus sesuai rekomendasi hasil audit BPKP. “Memang meningkatnya jumlah peserta JKN belum dibarengi kolektabilitas iuran. Oleh karenanya pendapatan harus ditingkatkan,” kata Tubagus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu persoalan yang harus dibenahi yakni kepesertaan. Menurutnya, perlu dihitung berapa manfaat yang dapat diberikan program JKN-KIS kepada peserta PBPU dengan iuran yang ada sekarang. Kepatuhan juga harus ditegakan agar prinsip gotong royong dalam program JKN-KIS bisa dibangun. BPJS Kesehatan juga harus maksimal dalam menjalankan kinerjanya. Misalnya, dalam kontrak kinerja 2018 disepakati target kolektabilitas iuran peserta PBPU 60 persen, tapi realisasinya BPJS Kesehatan hanya mampu 53,72 persen.
Mengenai kenaikan besaran iuran PBI, Sri mengatakan secara tidak langsung pemerintah telah melakukan itu dengan cara meningkatkan jumlah PBI dan melakukan pembayaran di muka untuk beberapa bulan ke depan. Dalam rangka mengatasi defisit ini seluruh pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk berkontribusi. Misalnya, BPJS Kesehatan bisa melakukan upaya sesuai kewenangannya, begitu juga dengan Kementerian Kesehatan.
Jika sampai Desember 2019 berbagai upaya itu telah dilakukan secara optimal tapi belum mampu mengatasi seluruh defisit tahun 2018 yang totalnya Rp9,1 triliun, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan bantuan melalui APBN. “Kami keberatan kalau menjadi pembayar pertama. Kami nanti menjadi pembayar terakhir setelah semua pihak melakukan upaya maksimal,” harapnya.
