Jumat, 31 May 2019

BPJS Kesehatan Siap Benahi Temuan BPKP

Menkeu mendorong BPJS Kesehatan melakukan upaya sesuai kewenangannya mengurangi defisit yang berjalan sejak tahun 2018 sebesar Rp9,1triliun. Karena itu, semua kebijakan terkait JKN-KIS harus diperbaiki mulai dari target, tarif, manfaat, sistem, pencegahan fraud, dan kategori RS.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RZK

Defisit masih membayangi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018 menunjukan utang BPJS Kesehatan yang gagal bayar per 31 Desember 2018 mencapai Rp9,1 triliun. Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mencatat ada sejumlah hal yang menyebabkan defisit DJS yang dikelola BPJS Kesehatan.

 

Ardan melihat ada 3 segmen peserta JKN-KIS yang pendapatan iurannya lebih kecil daripada klaim pelayanan kesehatan. Ketiga segmen itu Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar APBD. “Iuran dari 3 segmen ini tidak bisa menutup biaya pelayanan kesehatan mereka,” kata Ardan dalam rapat dengar pendapat di DPR, Senin (27/5/2019). Baca Juga: BPJS Kesehatan Diminta Benahi Hasil Temuan BPKP

 

Hasil Audit BPKP Tahun 2018 untuk jumlah peserta, iuran, dan klaim layanan.





















































Segmen Peserta



Jumlah Peserta



Pendapatan Iuran



Klaim Pelayanan di RS



PBI APBN



92,107,598



Rp25,4 triliun



Rp14 triliun



PPU Pemerintah



17,236,340



Rp14,4 triliun



Rp11,4 triliun



PPU Badan Usaha



32,596,755



Rp24,5 triliun



Rp11,1 triliun



PBPU



31,100,248



Rp8,9 triliun



Rp22 triliun



BP



5,139,875



Rp1,7 triliun



Rp6,6 triliun



PBI APBD



29,873,383



Rp6,8 triliun



Rp6,8 triliun



Total



208,054,199



Rp81,9 triliun



Rp72,2 triliun


 

Dari 208 juta peserta JKN-KIS di tahun 2018 itu, Ardan menghitung sekitar 27,4 juta data kepesertaan bermasalah. Misalnya, 17,17 juta data bermasalah karena NIK tidak lengkap 16 digit dan 10 juta NIK ganda. Kemudian, 50.475 badan usaha belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 52.810 karyawan belum didaftarkan oleh pemberi kerja sebagai peserta JKN-KIS, dan 2.348 badan usaha melaporkan upah karyawannya lebih rendah dari sebenarnya. Tingkat kolektabilitas iuran peserta PBPU 53,72 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan 60 persen.

 

BPKP merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengefektifkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi kepesertaan dan kolektibilitas iuran pada segmen peserta BU dan PBPU. Kemudian mempercepat proses pembersihan data kepesertaan yang bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan.

 

Ardan menyebut hasil audit ini menemukan ada Silpa dana kapitasi di tingkat pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian terjadi inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS sebesar Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. “Klaim layanan RS ini kami catat ada di 94 RS yang tersebar lebih dari 14 provinsi,” paparnya.

 

Siap melaksanakan

Menanggapi hasil audit BPKP itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, mengatakan siap melaksanakan rekomendasi BPKP, kecuali beberapa hal yang perlu dibahas bersama. Menurut Fachmi, bertambahnya jumlah peserta JKN-KIS ikut menambah beban pengeluaran. Sekalipun tingkat kolektabilitas seluruh segmen peserta sangat baik yakni 100 persen, tetap saja dengan iuran yang ada saat ini pasti akan defisit.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua