Rabu, 29 May 2019

BPJS Kesehatan Diminta Benahi Hasil Temuan BPKP

Menjadi langkah awal meningkatkan kredibilitas program layanan kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Semua para pemangku kepentingan mesti duduk bersama untuk mencari jalan keluar beragam persoalan yang dihadapi BPPJS Kesehatan.
Rofiq Hidayat
BJPS Ketenagakerjaan: Foto: RES

Defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai 9,1 triliun menjadikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak berjalan optimal. Karena itu, diperlukan jalan keluar mengatasi persoalan yang cukup besar tersebut. Misalnya, BPJS Kesehatan dapat mulai dengan memperbaiki atau kepesertaan anggota yang mendapat layanan kesehatan.

 

Pandangan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komplek Gedung Parlemen usai menghadiri rapat paripurna DPR, Selasa (28/7) kemarin. Pandangan Sri Mulyani berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan (BPKP). “Itu kita minta kepada BPJS untuk memperbaiki, membersihkan dari berbagai temuan yang didapatkan oleh BPKP mengenai jumlah kepesertaan,” ujarnya.

 

Data kepesertaan yang mesti diperbaiki mulai mereka yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK), NIK ganda, meninggal, dan lainnya. Baginya, perbaikan data kepesertaan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kredibilitas program layanan kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Baca Juga: Klaim Dibayar, BPJS Kesehatan Minta RS Taat Aturan

 

Menurutnya, hasil temuan audit BPKP menemukan masih banyak pekerjaan rumah BPJS Kesehatan yang belum diselesaikan. Dengan memperbaiki berbagai persoalan, maka program jaminan kesehatan nasional bakal lebih akuntabel dan sustainable. Hal lain, BPJS Kesehatan mesti memperbaiki soal tagihan para peserta. Pasalnya, operasional layanan kesehatan pun berasal dari iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

 

“Banyaknya peserta yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Ironisnya, tagihan yang di atas sebulan dianggap tidak terkena membayar. Padahal diperlukan prinsip akurasi,” keluhnya.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta BPJS Kesehatan dan masyarakat agar saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara maksimal. Terpenting, peserta BPJS Kesehatan agar melaksanakan kewajibannya membayar iuran agar ada kesinambungan layanan kesehatan. Sehingga dapat mencegah dan mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

 

“Masyarakat pun mesti menyadari akan kepedulian terhadap kesehatan masing-masing. Menjalani  gaya hidup sehat yang dapat mencegah datangnya penyakit. Terutama penyakit dengan berbiaya tinggi (katastropik). Soalnya, penyakit katastropik menjadi salah satu faktor semakin besarnya biaya pelayanan kesehatan,” kata Bambang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua