Tituk mengatakan, lembaga jasa keuangan yang membentuk ADR tersebut harus menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdaftar di OJK. “Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kedudukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagai pihak yang dapat menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan,” katanya.
Konflik Kepentingan
Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Erman Rajagukguk menilai, ADR yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Menurutnya, ADR yang dibentuk oleh pelaku jasa keuangan dapat memicu munculnya rasa tidak percaya dari konsumen. Atas dasar itu, ia menyarankan ADR dibentuk oleh asosiasi yang membawahi lembaga jasa keuangan itu.
“Kalau pengertian saya, asosiasinya yang membentuk itu, bukan pelakunya. Kalau pelakunya gak bisa objektif, karena orang-orang di dalam pelaku itu yang membentuk (ADR, red),” tutur Erman.
Selain itu, Erman menyarankan agar penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui arbitrase atau di luar pengadilan. Menurutnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih efisien dan tak akan menemui kegagalan dalam membuat keputusan. Hal ini dikarenakan bila putusan arbitrase tidak tercapai dengan jalan musyawarah, maka putusan diambil melalui voting.
“Oleh karena itu anggota-anggota Dewan Arbitrase harus berjumlah ganjil,” katanya.
Keunikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lainnya adalah adanya kesempatan bagi kedua pihak yang bersengketa untuk menentukan arbiter mereka masing-masing. Dan untuk arbiter yang ketiga, ditentukan oleh kedua arbiter yang ditunjuk pelaku maupun konsumen. “Itu UU Arbitrase begitu,” kata Erman.
Tituk tak menampik pembentukan ADR oleh lembaga jasa keuangan bisa memicu konflik kepentingan. Untuk menepis anggapan tersebut, OJK mewajibkan ADR yang dibentuk lembaga jasa keuangan tersebut menjalankan enam prinsip yang diterbitkan OJK tadi.
Meski begitu, lanjut Tituk, belajar dari pengalaman di sejumlah negara lain, bukan independensi yang menjadi kekhawatiran dari ADR yang dibentuk lembaga jasa keuangan. “Ternyata mereka prioritaskan penyelesaian dilakukan oleh mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga loyalitas dari konsumen, bukan objektifitas,” ujarnya.
















