Lembaga Korup, DPR Harus Berbenah Diri
Berita

Lembaga Korup, DPR Harus Berbenah Diri

Proses pembahasan anggaran di DPR terindikasi rawan korupsi.

RFQ
Bacaan 2 Menit
Lembaga Korup, DPR Harus Berbenah Diri
Hukumonline

Hasil survey The Association of Southeast Asian Nations terhadap negara-negara ASEAN menunjukan DPR dan Polri menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Khusus di DPR, pembahasan anggaran paling sering dijadikan anggota legislatif ajang untuk korupsi.

“Ini masukan dan evaluasi yang bagus. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi masyarakat dalam memiliki anggota legislatif,” ujar Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika di Gedung DPR, Selasa (17/9).

Dia juga menambahkan, berkaca dari hasil survei itu, masyarakat harus memilih anggota DPR yang peka terhadap rakyat pada Pemilu 2014. Terutama jika ditugaskan untuk membahas anggaran, jangan pilih calon legislatif yang terbiasa mengurus proyek.

Menurutnya pula, karena sering menjadi ajang korupsi, pembahasan anggaran mesti dilakukan secara terbuka. Tujuannya menjamin transparansi anggaran kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat dapat mengawasi.

Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil membenarkan hasil survei tersebut, terutama dalam penyusunan anggaran. Tapi dia tak sependapat jika DPR disebut sebagai lembaga terkorup.

Pasalnya DPR buka pengelola anggaran. Dia beralasan berdasarkan data KPK, banyak pula pejabat lembaga eksekutif yang ditahan ketimbang anggota parlemen. “Kalau dibilang lembaga ini paling korup saya kurang sependapat,” ujarnya.

Sarifuddin Sudding, anggota Komisi III lainya itu menambahkan praktik korupsi hampir terjadi di semua kementerian dan lembaga. Ia tak menampik korupsi kian masif mulai dari kelas bawah hingga kelas elit. Sejumlah oknum anggota dewan yang tersandung kasus korupsi menjadi evaluasi bagi DPR. Apalagi proses hukum telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info