Melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional (Keppres 33/2024), Presiden Prabowo Subianto menetapkan hari Rabu, 27 November 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atau yang dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Penetapan Pilkada sebagai hari libur ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
Sebagai informasi, pemilihan 27 November sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 telah ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU 2/2024.
Lebih lanjut, dasar hukum libur Pilkada atau penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur ini diatur dalam Pasal 84 ayat (3) UU 1/2015 yang mengatur bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
Libur Pilkada 2024 untuk Pekerja/Buruh
Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (SE Menaker 1/2024), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melaksanakan hak pilihnya.
Kemudian, dalam SE Menaker 1/2024 juga diterangkan bahwa apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, pekerja yang bekerja pada hari pemungutan suara berhak atas upah lembur dan hak lainnya yang biasa diterima pekerja saat hari libur resmi.
Perhitungan Upah Lembur untuk Pilkada 2024
Adapun perhitungan kerja lembur untuk hari libur Pemilu 2024 berdasarkan Ketentuan Pasal 31 PP 35/2021 adalah sebagai berikut.
Untuk pekerja dengan waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu:
1. perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
a. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 kali upah sejam;
b. jam kedelapan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
c. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 kali upah sejam;
2. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
a. jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 kali upah sejam;
b. jam keenam, dibayar 3 kali upah sejam; dan
c. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 kali upah sejam.
Untuk pekerja dengan waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu:
a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 kali upah sejam;
b. jam kesembilan, dibayar 3 kali upah sejam; dan
c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 kali upah sejam.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















