Melalui revisi ini, kriteria pelaku usaha yang bisa mendapat tax allowance adalah industri prioritas tinggi dalam skala nasional, bernilai investasi minimal Rp50 miliar dengan tenaga kerja minimal 300 orang atau bernilai investasi minimal Rp100 miliar dengan tenaga kerja minimal 100 orang.
Selain itu, harus ada justifikasi pendukung dari bidang usaha yang diusulkan serta memenuhi satu dari sepuluh syarat dalam Perpres No 28 Tahun 2008.
Kesepuluh syarat tersebut, yaitu merupakan industri prioritas tinggi; industri pionir; industri di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau yang dianggap perlu; serta industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
Kemudian, industri pembangunan infrastruktur; industri alih teknologi; industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; serta melakukan kemitraan yang baik dengan usaha mikro kecil menengah. Terakhir, industri yang menggunakan barang modal dari mesin dan peralatan dalam negeri serta industri yang menyerap tenaga kerja.
“Jika memenuhi salah satu persyaratannya, bisa mendapatkan tax allowance,” lanjutnya.
Hatta menjelaskan, revisi kedua dari PP No 1 Tahun 2007 ini ditargetkan selesai akhir Agustus 2011. “Semua sudah diputuskan dalam rapat koordinasi tadi pagi. Kita akan segera proses lanjut untuk ditandatangani presiden dan diharapkan semua akan selesai dalam bulan ini juga,” katanya.
Kedua aturan ini, sambung Menkeu Agus, saling membatasi. Artinya, industri atau perusahaan yang memperoleh fasilitas tax holiday tidak dapat menerima fasilitas tax allowance. “dan sebaliknya,” pungkasnya.
