Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Satya Arinanto mengatakan, domisili untuk DPD tetap di ibukota. Karena DPD digolongkan sebagai lembaga negara. Bukan bekerja di daerah, tapi boleh punya kantor perwakilan di daerah, katanya. Mengenai pimpinan, ia juga mengusulkan agar tidak cepat dirotasi. Ini dikarenakan untuk menyelaraskan komunikasi antara pimpinan DPD itu sendiri.
Lembaga yang paling cepat rotasinya adalah Mahkamah Konstitusi (MK), tapi ini beda, karena MK hanya diatur satu UU dan hanya mengatur tentang MK sendiri, sedangkan DPD diatur dalam satu UU Susduk, tapi mengatur tentang tiga lembaga negara. Jadi harus ada keseimbangan, ujarnya.
