Sanksi administratif ini diberikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) kepada Lippo e-Net pada 31 Juli karena perusahaan ini tidak berhati-hati memberikan informasi yang dapat membingungkan masyarakat, khususnya investor pasar modal.
Penilaian ini merupakan kesimpulan terhadap pemeriksaan terhadap kasus penerbitan press release PT Lippo e-Net Tbk dan transaksi saham PT Lippo e-Net Tbk (d/h PT Lippo Life Tbk) di BEJ.
Selama periode Januari-Februari 2000, Lippo e-Net telah menerbitkan 9 press release yang mengundang kontroversi di masyarakat, khususnya investor pasar modal. Sebagian press release itu ternyata kurang tuntas dan kurang didukung fakta-fakta yang dapat menguatkan.
Selain informasi yang bisa menyesatkan, Direksi dan Komisaris Lippo e-Net tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar di press release tersebut. Informasi yang simpang siur ini tentu bisa menimbulkan interpretasi berbeda.
Sanksi administratif
Bapepam telah memberikan sanksi administratif kepada Lippo e-Net. Perusahaan ini diperingatkan agar berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi dalam bentuk dan cara apapun, termasuk dengan press release. Untuk itu, Lippo e-Net diingatkan untuk menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam publikasi yang diterbitkan oleh perseroan.
Selain itu, Lippo e-Net diperingatkan untuk memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarluaskan informasi tersebut dikaitkan dengan persiapan internal dan kondisi aktual perusahaan. Perusahaan ini diwajibkan untuk mengumumkan pada dua harian berbahasa Indonesia mengenai perkembangan terakhir kegiatan usahanya di bidang cyber internet dan e commerce.
Lippo e-Net juga diwajibkan menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo e-Net Tbk dalam rangka perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading). Bapepam memberikan sanksi administratif kepada Lippo e-Net berupa denda sebesar Rp500 juta.
Bapepam juga memperingatkan Direksi dan Komisariis Lippo e-Net untuk lebih cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan, khususnya yang akan dimuat dalam press release atau media komunikasi publik lainnya.
Atas ketidakhati-hatiannya, Bapepam mewajibkan Direksi dan Komisaris Lippo e-Net untuk membayar Rp 5 miliar dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang harus segera disetor ke pasar modal.
Ketua Bapepam Herwidiyatmo di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun pasar modal di Jakarta pada Minggu (27/8) menyatakan Bapepam akan melanjutkan kasus ini ke tingkat penyidikan jika Lippo e-Net menyatakan tidak membayar denda sampai 31 Agustus 2000.
"Memang tidak mudah karena kita harus mengadakan pemeriksaan sekali lagi, baru kemudian melimpahkan kasusnya ke kejaksaan," cetus Herwidiyatmo saat itu.
Entah karena ancaman ini atau niat baik, Lippo e-Net akhirnya membayar denda pada 28 Agustus 2000. "Lebih cepat dari deadline yang ditentukan," ujar sumber hukumonline di Bapepam.
Sumber tersebut menyatakan Lippo e-Net membayar sanski Rp500 juta. Direksi dan Komisaris Lippo e- Net juga membayar sanksi administratif Rp5 miliar. Lippo e-Net membayar denda ini melalui bank persepsi yang ditunjuk pemerintah. "Dana ini masuk mata anggaran 0892 sebagai penerimaan negara bukan pajak," kata si sumber.
Pelaku lainnya
Berdasarkan pemeriksaan Bapepam, PT Lippo Securities Tbk (perusahaan afiliasi PT Lippo e-net) aktif mentransaksikan saham Lippo e-Net di BEJ. Lippo Securities mentransaksikan saham untuk kepentingan nasabahnya melalui perantaraan dua perusahaan efek dari dua anggota yang berbeda.
Praktik semacam ini dinilai kurang sejalan dengan semangat untuk menciptakan pasar modal yang teratur dan wajar. Nah untuk mencegah hal ini berulang kembali, Bapepam juga memberikan sanksi administratif. Sanksi ini diberikan untuk membuat jera pelaku lainnya (deterrent effect).
Bapepam memberikan peringatan tertulis dan denda Rp500 juta kepada Lippo Securities. Perusahaan ini juga diwajibkan untuk menanggung seluruh biaya registrasi sahamnya dalam rangka perdagangan tanpa warkat.
Bapepam juga memberikan sanksi kepada pelaku dari dua perusahaan efek. Mereka yang mendapatkan peringatan tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan adalah: Lina Haryanti Latif selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Lippo Securities Tbk selama tiga bulan, Peter Indra Lembong selaku Wakil Penjamin Emisi Efek pada PT Lippo Securities selama dua minggu, D. Fona Marundrury selaku Wakil Perantara Pedagang efek pada PT Ciptadana Sekuritas selama dua bulan, dan Johanes T. Sutiono selaku Wakil perantara Pedagang Efek pada PT Intan Artha Parama selama tiga minggu.
Sanksi administratif yang diberikan oleh Bapepam ini dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan go public untuk tidak asal-asalan dan jor-joran memberikan informasi yang membingungkan masyarakat. Masyarakat bingung, perusahaan pun pusing memikirkan sanksi.
