Advokasi kebijakan
Tujuan utama Majelis Hukum dan HAM, kata Syaiful, tentu saja membela kepentingan perserikatan. Misalnya, sebuah kasus aset Muhammadiyah yang digugat orang di Kalimantan Tengah. Tim hukum Muhammadiyah di daerah biasanya diterjunkan menangani kasus semacam ini. Dibanding urusan pendidikan, kasus hukum yang ditangani terbilang kecil.
Namun saat ini, secara organisatoris Muhammadiyah banyak berperan mengusung advokasi kebijakan di Indonesia. Salah satu yang kini sedang diperjuangkan adalah permohonan uji materi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Nama Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsudin, tercatat sebagai salah seorang pemohon. Kali lain, Muhammadiyah diundang memberikan masukan terhadap materi perundang-undangan. Ketika tokoh hukum Muhammadiyah, Patrialis Akbar, menjadi Menteri Hukum dan HAM, advokasi kebijakan yang dilakukan Muhammadiyah kian intens.
Ini memang sejalan dengan struktur Majelis Hukum dan HAM. Ada empat bidang yang menjadi lingkup tugasnya, yaitu advokasi (bidang I), sosialisasi hukum (bidang II), pengkajian peraturan perundang-undangan (bidang III), dan hak asasi manusia (bidang IV). Karena itu, lapangan advokasi tim hukum Muhammadiyah begitu luas.
Ketua Umum DPP Muhammadiyah, Din Syamsudin, menyebut advokasi kebijakan semacam itu sebagai ijtihad konstitusional. Para advokat Muhammadiyah banyak memperjuangkan masyarakat yang hak konstitusionalnya terlanggar. “Jadi, lebih banyak gaungnya ke Mahkamah Konstitusi sekarang,” jelas Syaiful.
Berdasarkan catatan hukumonline, dosen Laboratorium Konsultasi dan dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pernah mengajukan uji materi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pengacara internal didahulukan
Divisi advokasi dipimpin advokad Muhajir Sodruddin. Di bawahnya tercatat nama Jurizal Dwi, Achmad Cholidin, Aleks Mulyadi, Septa Chandra, Widi Maryati, Abu Bakar Jum’at, dan Widodo. Pada dasarnya jika ada kasus hukum litigasi, divisi advokasi yang banyak terlibat. Jika kasusnya di daerah, divisi advokasi selalu konsultasi dengan Majelis Hukum dan HAM sebagai alat kelengkapan DPP.
Syaiful menjelaskan bantuan hukum di lingkungan Muhammadiyah mengutamakan kepentingan organisasi. Itu sebabnya, pengacara Muhammadiyah lebih diutamakan. Bahkan, kata Syaiful, kalau menyangkut aset dan hak-hak warga Muhammadiyah, para ahli hukum di lingkungan Muhammadiyah sendiri yang diprioritaskan. “Kami dahulukan para ahli hukum yang di perserikatan PP Muhammadiyah untuk menanganinya,” kata dia.
















